Terdakwa Henry J Gunawan Menolak Keterangan Saksi

Terdakwa Henry J Gunawan Menolak Keterangan Saksi Terdakwa Henry J Gunawan usai sidang menghampiri penasehat hukumnya. (foto: slamet haryono)

SURABAYA, kitanusantara – Sidang kasus penggelapan dengan terdakwa Henry Jocosity Gunawan memasuki agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU). Sidang yang digelar di Ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (16/10/2017) berlangsung hingga malam.

Aswin adalah saksi pertama yang didengar keterangannya di persidangan. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan bahwa dalam pembelian objek tanah pembayaran di bayar ke dua nomer rekening yang berbeda. Satu rekening diketahui milik Henry sedang nomer rekening lainya milik PT. Gala Bumi Perkasa (GBP).

Sebelum transaksi ada pertemuan di panti pijat, diantaranya Akhsui (keluarga Hermanto pemilik objek tanah yang dibeli dari Sutanto, red). Hermanto melakukan pembelian tanah melalui kesepakatan yang di buat di hadapan notaris Caroline (saksi pada sidang sebelumnya, red).

Saksi sendiri juga tidak mengetahui persis dari perjanjian tersebut produk hukumnya apa.Saksi mengakui lupa terkait adanya akta penjualan.

Sesi selanjutnya, Hermanto di hadapan majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti SH, mengatakan, dirinya pernah diperiksa di kepolisian dan mengakui jika SHGB dengan objek Rampal Malang adalah miliknya.

Hermanto mengatakan, Akhsui menawari objek tanah di Malang, milik temannya yaitu Henry J Gunawan, selanjutnya saksi melakukan cross cek ke lokasi obyek yang dijual-belikan.

“Objek tanah berupa lahan kosong dan sedikit bangunan. Sedangkan objek lain ada di Jalan Teuku Umar,” ujar Hermanto.

Saksi menganggap kedua objek tersebut adalah milik PT. GBP dan menurut keterangan Akhsui, bos pemilik PT. GBP adalah Henry J Gunawan.

Hal lainya, Akhsui berusaha akan memfasilitasi saksi guna negosiasi harga obyek tanah yang akan dijual. Sebelum bertemu dengan Henry dan Akhsui di panti pijat, saksi mengakui, dapat info obyek tanah yang dimaksud sudah laku dengan harga Rp 4,5 miliar.

Saksi juga menjelaskan, dari pertemuan di panti pijat, sesuai permintaan Henry, pembayaran dilakukan via transfer ke nomer rekening terdakwa dan ke nomor rekening perusahaan.

Saksi juga memaparkan, obyek tanah Malang dibeli dengan harga Rp 5 miliar, dan seingatnya, Akhsui menyuruhnya mengumpulkan beberapa identitas diri termasuk KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga). Pada April saksi dihubungi guna melakukan penandatanganan surat akta di kantor Jalan Teuku Umar.

Dari ingatan saksi, SHGB baru di serahkan dua minggu setelah tanda tangan akta. SHGB pernah dititipkan ke notaris Caroline, dan SHGB dipinjamkan guna dilakukan perpanjangan. “Hingga saya dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini, saya tidak mengetahui SHGB tersebut berada dimana,” ujar Hermanto seraya menambahkan jika dirinya sempat menanyak perihal SHGB itu pada Akhsui.

Saksi lain, Yuni Ekawati, memberikan keterangan, bahwa pada tahun 2010 dia berpindah dari PT. Surya Inti Permata ke PT. GBP. Yuni menyebut jika Henry J Gunawan bukan siapa-siapa dalam tubuh perusahaan namun, ada beberapa pernyataan saksi bahwa, dalam BAP kepolisian, ada perintah terdakwa kepada notaris Caroline, selanjutnya saksi menyerahkan surat atas nama Sutanto.

Di samping itu terdakwa juga pernah meminta langsung kepada notaris Caroline guna dibuatkan akta perjanjian nomer 5, 6 dan 7.                                                 

Keterangan Yuni yang berbelit-belit sempat membuat Ali Prakoso SH selaku jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Surabaya, kerap mengingatkan saksi, kalau terdakwa bukan siapa-siapa mengapa terdakwa memberi perintah.

”Itu bukan perintah, namun hanya sebatas memberi tahu untuk keluarkan data-data,” tukas Yuni, tak kalah sengit menyela tuduhan berbelit-belit oleh JPU.

Dari pengakuan saksi Leny selaku administrasi, menyerahkan akta perjanjian yang disetujui bukan seorang direktur. Setahu saksi, SHGB dijaminkan ke Akhsui tanpa pemberitahuannya ke Teguh Kinarto, selaku direktur pengganti Raja Siraid.

Dalam hal ini, Teguh Kinarto, menjabat sebagai direktur karena pembelian saham Pasar Turi Surabaya, dan Raja Siraid mendatangi notaris Caroline guna tanda tangan objek tanah di Rampal Malang, tapi masih menjabat direktur PT. GBP, yang tertuang pada akta nomer 5, 6, dan 7.

Proses peminjaman SHGB dan bermuara dengan berubahnya atas nama SHGB tak lepas dari peran Raja Siraid karena sudah tidak menjabat sebagai direktur.

Melalui beberapa saksi yang sudah memberikan keterangannya di persidangan, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atas keterangan saksi yang di berikan.

“Beberapa saksi yang dihadirkan JPU, melalui keterangan beberapa saksi banyak yang salah yang Mulia,” ujar Henry.

Usai sidang, M Sidik Lactucosinna, mengatakan, dalam peralihan akta kuasa tidak ada pengecekan SHGB di BPN, tidak pernah melakukan pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) maupun pembayaran biaya peralihan hak atau kuasa padahal ini wajib.

“Inti yang dimaksud adalah perjanjian atau peralihan hak dan yang terjadi merupakan hal yang biasa serta menyiratkan kesan hubungan seperti itu sudah biasa kalau dilunasi jadi batal,” tukas Sidik.

Sidik menyebutkan, di akta nomer 08, tertanggal 8 Juni 2011, Akhsui menerima uang sebesar Rp 632 juta, (akta pembatalan) karena pelunasan dan menjadi biasa sehingga bisa dikatakan formulasi hukum ini dalam bentuk seolah-olah menjadi kebiasaan. (slamet haryono)