Sinkronkan Data Vaksinasi, Pemprov Jawa Timur Kumpulkan OPD

Sinkronkan Data Vaksinasi, Pemprov Jawa Timur Kumpulkan OPD Vaksinasi Covid-19 yang digelar pihak lain di luar Pemprov Jawa Timur disebut sebagai salah satu biang kisruh data pusat dengan daerah. (Foto: Istimewa)

Simpang siur data vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur, sempat memicu sentilan pusat kepada pemerintah provinsi (pemprov). Gubernur Khofifah Indar Parawansa bahkan sampai mengeluarkan instruksi agar kisruh data itu segera diperbaiki dengan mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Perwakilan OPD akan duduk bersama membahas sinkronisasi data vaksinasi yang berbeda antara pusat dan daerah. Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Kohar Hari Santoso mengatakan, rapat koordinasi itu untuk menyamakan data capaian vaksinasi dan stok vaksin di daerah dengan data yang tercatat di kementerian kesehatan (Kemenkes).

“Ibu Gubernur (Khofifah) memberikan arahan untuk menyatukan data dan meminta kami buka pusat data di Grahadi, duduk bersama di sana bersama Dinkes, Kominfo, TNI/Polri agar satu data,” katanya dilansir dari Radio Suara Surabaya, Senin (23/8/2021).

Pertemuan ini digelar setelah adanya kesimpangsiuran data vaksinasi di banyak daerah. Terutama stok vaksin, karena asumsinya, jumlah persediaan ini akan menunjukkan tingkat kepatuhan pemintah kabupaten/kota pada instruksi presiden agar segera menghabiskan stok vaksin.

Pada 19 Agustus lalu stok vaksin di Kabupaten Sidoarjo tercatat di laman Kemenkes tercatat sebanyak 173.340 dosis dan total dosis vaksin yang sudah disuntikkan sebanyak 631.180 dosis.

Namun, ternyata, data itu berbeda dengan yang dicatat Dinkes Kabupaten Sidoarjo yang mencatat persediaan vaksin tidak sampai 100 ribu dosis dan total vaksin yang sudah mencapai 858.343 dosis.

Dokter Kohar menjelaskan, ini karena selama ini cara pemerintah pusat menghitung jumlah stok vaksin di setiap daerah berdasarkan jumlah vaksin yang didistribusikan dikurangi jumlah orang yang divaksinasi.

Masalahnya, kata dia, tidak semua gelaran vaksinasi berada di bawah koordinasi pemerintah daerah. Ada vaksinasi yang diadakan pihak luar dan datanya tidak dilaporkan ke daerah. Alhasil, data yang tercatat di dinas kesehatan dan fakta di lapangan pun juga berbeda.

“Untuk dropping ke kabupaten/kota, jadi dinkes yang mendistribusikan ke kabupaten/kota, juga untuk TNI/Polri. Yang repot itu yang gembolan (menumpang), itu di luar koordinasi kami. Kecuali kalau mereka sudah merapat ke kabupaten/kota,” jelas Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim tersebut.

Kohar enggan menyebut dari mana saja vaksinasi dari pihak luar itu. Namun dia mengakui kegiatan vaksinasi di luar koordinasi dengan pemerintah itu menjadi salah satu penyebab kacaunya data vaksinasi di Jawa Timur.