Gunakan Gedung Sekolah Jadi RS Darurat, Dewan Sarankan Pemkot Izin Warga

Gunakan Gedung Sekolah Jadi RS Darurat, Dewan Sarankan Pemkot Izin Warga Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Machmud (istimewa)

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, M Machmud meminta pemerintah kota (pemkot) meminta izin warga di lingkungan sekolah yang akan dijadikan sebagai RS darurat Covid-19. Saran itu dilontarkan legislator dari Partai Demokrat tersebut untuk meminimalisir pontensi konflik. Sebab, banyak gedung sekolah berada di tengah permukiman.

"Harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena sekolah ini banyak yang berada di permukiman warga. Jadi harus izin RT dan RW setempat, setuju tidak sekolah tersebut menjadi penampungan pasien Covid-19," kata Machmud, Kamis (22/7/2021).

Ia menyebutkan, kebijakan menyulap gedung sekolah dijadikan RS darurat masih pro kontra. Cara tersebut perlu dilakukan demi menghindari perdebatan di lapangan antara petugas dan warga.

"RW 15 Manukan Kulon itu RT dan RW-nya tidak diberitahu kalau salah satu sekolah yang ada di sana akan disulap menjadi tempat isolasi. Ternyata warga banyak yang tidak setuju," beber wakil rakyat asal Surabaya barat tersebut.

"Mereka baru sadar ketika sekolah tersebut ruangan kelasnya mulai dikosongkan. Akibatnya, warga terpaksa menutup akses jalan menuju ke sana," imbuh dia.

Lebih lanjut, saat ini warga masih waswas terhadap penyebaran pandemi, jika gedung sekolah yang berada di daerah permukiman mereka dijadikan ruang rawat pasien Covid-19. Kekhawatiran itu yang harusnya jadi dasar  Pemkot Surabaya untuk segera berdialog dengan warga.

"Covid-19 ini kan menular. Apalagi jika berdiri di permukiman padat. Karenanya ketika wali kota memutuskan hal itu, jangan berhenti di camat atau lurah saja, tapi warga juga harus dilibatkan," paparnya.

Ia berharap, pemerintah menemukan formula tepat dalam menjalankan kebijakannya ini. Di lapangan tidak boleh ada yang dirugikan, sebab akan berpengaruh signifikan terhadap penekanan penyebaran virus Corona.

"Kami semua tahu, Surabaya saat ini genting, namun kebijakan harus disertai kajian. Seperti misalnya kebijakan puskesmas, yang tiba-tiba diputuskan pusat beroperasi 24 jam. Padahal SDM minim," tandasnya.