Ini yang Wajib Diketahui Pelaku Perjalanan setelah PPKM Darurat Diperpanjang

Ini yang Wajib Diketahui Pelaku Perjalanan setelah PPKM Darurat Diperpanjang Ilustrasi (foto istimewa)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambut baik Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021.

Hal ini sebagaimana instruksi terbaru mengenai optimalisasi PPKM Darurat di Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, yang tertuang dalam  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen," begitu isi dari Inmendagri dikutip, Rabu (21/7/2021).

Instruski lebih mengarah kepada para Gubernur dan Bupati serta Walikota di wilayah Jawa-Bali. "Dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19," tambahnya.

Para pelaku perjalanan domestik dengan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) di masa perpanjangan PPKM Darurat harus memiliki syarat.

Syarat itu antara lain: 

1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama.

2. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta hasil tes swab ntigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aturan 1 dan 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek.

4. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin