PPKM Darurat Diperpanjang, Pimpinan DPRD Jatim Ingatkan Kebutuhan Perut Masyarakat

PPKM Darurat Diperpanjang, Pimpinan DPRD Jatim Ingatkan Kebutuhan Perut Masyarakat Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah (Foto:Totok/ininusantara.com)

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah meminta pemerintah lebih memaksimalkan pengetatan mobilitas masyarakat saat PPKM Darurat. Hal tersebut dikatakannya merespons rencana perpanjangan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat hingga akhir Juli 2021.

"Saya setuju ini dilanjut, tapi pelaksanaanya harus lebih efektif semisal pengetatan mobilitas harus benar-benar di bawah 50 persen, penyekatan harus dilakukan skrening dengan menanyakan tujuan keluar rumah," kata Anik, Sabtu (17/7/2021).

Tidak maksimalnya penekanan penyebaran Covid-19, Anik melihat, kondisi lapangan masih ada beberapa kebocoran petugas terhadap pergerakan masyarakat. Hal tersebut diketahuinya karena masih banyak jalur tikus yang digunakan masyarakat sebagai jalan alternatif saat bepergian.

Oleh karenanya petugas tidak boleh kecolongan, karena berpengaruh besar pada maksilmal tidaknya PPKM darurat ini. "Yang saya lihat memang dilakukan penyekatan tapi masih ada jalan lain yang bisa dilalui. Nah ketika jalan lain bisa dilalui, masyarakat bisa bergerak kemana saja yang mereka mau karena tidak ada skrening untuk masuk. Sebab kalau mobilitas masih di atas 50 persen, penyebaran akan tetap tinggi," paparnya.

Tidak hanya itu, pertemuan yang berpotensi mengundang penyebaran virus juga harus terantisipasi dengan ketat. Tak terkecuali kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan, termasuk kesadaran akan bahayanya Covid-19 varian delta.

"Karenanya kuncinya sebenarnya kesadaran, bahwa jikalau tidak dirasa sangat penting, tidak perlu keluar rumah, karena faktanya varian baru ini amat ganas dimana tidak hanya menyerang yang usia tua atau punya komorbid, namun sudah banyak remaja dan anak-anak," ujar alumnus Universitas Surabaya ini.

"Jadi kita bukan paranoid ya, tapi benar-benar butuh kesadaran yang tinggi untuk waspada dan berusaha bersama-sama," lanjutnya.

Lebih lanjut, Sekretaris DPW PKB Jatim ini mengingatkan agar pemerintah juga memasifkan bantuan untuk masyarakat. Untuk kepentingan bersama, urusan logistik masyarakat, pendistribusiannya harus selalau diperhatikan agar sampai ke tangan yang membutuhkan.

Kondisi ini merupakan konsekuensi pemerintah diterapkannya PPKM Darurat. Apalagi, ditambah dengan naiknya status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akibat PHK. "Di balik semua itu, tentu konsekuensinya pemerintah harus memberikan keseimbangan kebutuhan perut, Kalau tidak, bisa-bisa masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran , karena hal ini samar sudah kita dengar bila tidak ada upaya kongkrit pemerintah utk balancing kebutuhan perut," tutur Anik.

Tidak hanya pemerintah, Anik mengatakan yang penting juga dilakukan, bantuan dari berbagai pihak untuk menyokong memenuhi kebutuhan primer, baik organisasi kemasyarakatan, pengusaha, dermawan, instasi-intansi non pemerintah termasuk organisasi politik.

"Kebetulan partai kami, PKB melakukan hal ini juga dengan memberikan bantuan sembako dan nutrisi vitamin pada warga yang melakukan isoman. Yang pasti DPRD Jatim akan patuh terhadap kebijakan tersebut melakukan WFH dengan turun ke dapil masing-masing memberikan pendampingan kepada masyarakat," ujarnya.