Presiden Batalkan Opsi Vaksin Gotong Royong Berbayar

Presiden Batalkan Opsi Vaksin Gotong Royong Berbayar

Pemerintah terjebak dilema menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi beberapa waktu terakhir, angka kasus positif yang dipicu varian baru B16172 Delta sukses berkali-kali memecahkan rekor. Vaksinasi berbayar yang sempat didengungkan ternyata menuai reaksi beragam hingga muncul kesan pemerintah sudah kibarkan bendera putih.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Sebelumnya PT Kimia Farma mengungkapkan BUMN tersebut membuka program vaksinasi gotong royong mandiri dengan menggunakan vaksin Sinopharm. "Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," ujar Pramono menambahkan.

PT Kimia Farma rencananya akan menjadi pihak yang menyelenggarakan vaksinasi berbayar dengan harga vaksin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp 879.140. 

Rinciannya pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis. Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp643 ribu, sedangkan untuk dua kali layanan vaksinasi tarif-nya Rp253.820. 

"Hal yang berkaitan dengan vaksin Gotong Royong mekanismenya tetap melalui perusahaan, dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada," papar Pramono.

Artinya, menurut Pramono, mekanisme untuk seluruh vaksin baik vaksin Gotong Royong maupun vaksinasi yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada," ungkap Pramono.

Presiden Jokowi juga disebut melarang seluruh menteri dan kepala lembaga untuk bepergian keluar negeri. "Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena sesuai bidang tugasnya, yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak Presiden," tutur Pramono.