DPRD Jatim Minta Pemprov Depankan Kesejahteraan Masyarakat Ketimbang Menaikkan PAD

DPRD Jatim Minta Pemprov Depankan Kesejahteraan Masyarakat Ketimbang Menaikkan PAD Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Aisyah Lilia Agustina (Foto:Totok/ininusantara.com)

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Aisyah Lilia Agustina meminta Pemerintah Provinsi Jatim lebih mengedepankan aspek kesejahteraan sosial ketimbang aspek kemajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya bersifat materi saja.

Menurut Aisyah, selama ini Pemprov Jatim lebih memikirkan bagaimana cara menaikkan income materi, tapi mengesampingkan aspek kesejahteraan masyarakat.

Aspek kesejahteraan ini ia katakan dapat dilihat dari bagan data angka sosial pendidikan di masyarakat, angka pengangguran dan tabel angka kasus rumah tangga seperti, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun angka perceraian.

"Semakin baik banyak perceraian, banyaknya KDRT, banyaknya proses belajar mengajar yang tidak beres. Ini menjadi perbandingan, bagaimana pembangunan ini bukan hanya dinilai dari materi saja, tapi juga dinilai dari aspek kenyamanan dan keadilan yang dirasakan masyarakat," kata Aisyah di Gedung DPRD Jatim, Rabu (5/5/2021).

Aisyah mengatakan, aspek kesejahteraan masyarakat Jatim seharusnya menjadi planning utama Pemprov Jatim. Mengingat saat LKPJ 2020 kesejahteraan masyarakat Jatim dinilainya menurun.

Refokusing anggaran yang dilakukan Pemprov Jatim, seharusnya menjadi penunjang agar kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat dirasakan, sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga persentase kesejahteraan ini dapat dipertahankan atau malah dinaikkan.

"Sebagai anggota dewan, saya menyarankan kepada Pemprov Jawa Timur Dalam hal ini jangan hanya mengejar PAD, income yang bersifat materi saja. Akan tetapi bagaimana itu kemudian menjadi faktor pengungkit kehidupan sosial kita," paparnya.

Tidak hanya itu, yang turut menjadi perhatiannya terkait pendataan bagi penerima bantuan dari pemerintah. Ia melihat data yang dimiliki dinas-dinas terkait sering terjadi kekeliruan dan tidak sama dengan fakta lapangan yang ada.

Sehingga ada pihak-pihak yang seharusnya mendapat bantuan malah terlangkahi karena data yang tidak akurat ini.

"Saya sering menemui itu, ada yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak mendapatkan. Seharusnya ada peremajaan terkait data penerima bantuan itu," katanya.