Penilaian Tahap III PPD 2021, Wali Kota Eri Paparkan Hal Ini

Penilaian Tahap III PPD 2021, Wali Kota Eri Paparkan Hal Ini Wali kota Surabaya Eri Cahyadi bersama ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono (foto : Humas Pemkot)

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengikuti penilaian tahap ketiga verifikasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Selasa (6/4/2021) sore.

Setelah sebelumnya Pemkot Surabaya berhasil lolos dalam dua tahap penilaian PPD 2021 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung paparan jalannya penilaian. Hadir pula Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemkot Surabaya.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari beberapa stakeholder terkait, seperti Bank Indonesia (BI) Wilayah Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Persakmi Surabaya, Akademisi, TNI, Polri, hingga perwakilan organisasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penilaian tahap III ini, Kementerian PPN/Bappenas RI melalui Tim Penilai Utama, Tim Penilai Independen, dan Tim Penilai Teknis, melakukan tanya jawab langsung kepada jajaran pemkot beserta stakeholder terkait.

Beberapa hal ditanyakan pada tahap ketiga penilaian ini. Seperti, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi, hingga berbagai upaya yang telah dilakukan Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19.

Eri menyampaikan, bahwa selama ini pemkot selalu melibatkan semua stakeholder dalam berbagai bidang pembangunan. Salah satunya seperti menggerakkan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Bagi Eri selama ini Kota Surabaya ini dibangun dengan cara gotong-royong.

"Stakeholder menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya. Sehingga ekonomi di Kota Surabaya bisa terus jalan meski di masa pandemi," katanya.

Di samping itu, di masa pandemi Covid-19, pihaknya juga melibatkan masyarakat dalam upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya yakni melalui Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang sudah dibentuk sejak pertengahan tahun 2020.

"Sehingga Surabaya ini menjadi kekuatan yang hebat ketika semua stakeholder yang hadir ini menjadi bagian dari semuanya," jelasnya.

Di samping itu, kata Cak Eri, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya juga menjadi bagian daripada upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM direncanakan akan diajak berkolaborasi bersama pemkot dalam berbagai kegiatan di Kota Surabaya.

"Di pemkot, Insya Allah setiap hari Kamis dan Jum'at itu batik selalu pakai produk UMKM. Setiap ada rapat itu kami juga makanan-makanannya pesan dari UMKM Surabaya," ungkapnya.

Pihaknya selalu menekankan, meski di masa pandemi, ekonomi di Kota Surabaya tidak boleh berhenti dan harus terus berputar. Utamanya di sektor kelas menengah ke bawah. Tentunya untuk mewujudkan hal itu, disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat.

"Ekonomi di Surabaya tidak boleh berhenti dan harus berputar. Semua ini juga tak bisa berjalan di Kota Surabaya tanpa adanya legislatif, dan pimpinan DPRD Surabaya yang hebat," terangnya.

Menurutnya, selama ini antara eksekutif, legislatif dan stakeholder yang ada di Surabaya terus berjalan beriringan dan berkesinambungan. Bahkan, satu sama lain saling mendukung dan berkolaborasi untuk bersama memajukan Kota Surabaya.

"Karena itu, Insya Allah ke depan Surabaya akan menjadi kota yang lebih hebat lagi dari yang sekarang," kata Eri.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dalam kegiatan penilaian itu menyatakan, pihaknya selama ini terus memantau seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran program-program di Pemkot Surabaya. Termasuk pula pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Secara keseluruhan kami juga melihat selama masa Covid-19, pemkot itu berhasil menggerakkan gotong-royong masyarakat. Ini kalau pemkot saja yang menangani Covid-19, pasti anggaran tidak cukup. Maka dari itu tingkat partisipasi masyarakat terus didorong untuk menangani pandemi Covid-19," kata Adi.

Dalam hal perencanaan anggaran, Adi mengungkapkan, bahwa pemkot dan DPRD Surabaya juga selalu melibatkan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

"Pada tahap pelaksanaannya, pemkot juga memberikan laporan-laporan yang cukup intens. Sampai sekarang laporan dari Pemkot Surabaya terus berlangsung," paparnya.

Sebagai informasi, PPD merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada provinsi, kabupaten, dan kota atas prestasinya di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan PPD ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI.

Sedangkan untuk penilaian PPD sendiri, terbagi menjadi tiga tahapan. Yakni, tahap penilaian dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan inovasi, presentasi dan wawancara, serta verifikasi.