Ditolak Kemenkum-HAM, Demokrat Jatim Loyal kepada AHY

Ditolak Kemenkum-HAM, Demokrat Jatim Loyal kepada AHY

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menyambut positif keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (16/3/2021) lalu. Diketahui, pada KLB itu peserta secara aklamasi memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian seluruh berkas hasil KLB itu diajukan ke Kemenkum-HAM untuk mendapatkan pengesahan. Pengumuman penolakan oleh Kemenkum-HAM itu disampakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pada Rabu (31/3/2021). “Otomatis kebenaran akan muncul, karena kami ini solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah. Mau digoyang bagaimana pun tidak bisa,” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati kepada awak media. Perempuan yang akrab disapa Bu Anti ini juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB. Dengan penolakan tersebut, kini tidak ada lagi dualisme di tubuh Demokrat. Begitu juga ketua umumnya. “Kami sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketum kami AHY. Kami loyal terhadap kepemimpinan AHY,” katanya. Sri Subiati mengatakan, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim akan lebih memilih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Kita akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami ke depan,” katanya. Sekadar diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko. Keputusan dibacakan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Dalam keterangannya, Yasonna menyatakan penolakan tersebut karena berkas yang diserahkan oleh kepengurusan hasil KLB kurang lengkap, antara lain tidak ada berkas yang membuktikan kehadiran DPD-DPC yang hadir dalam KLB itu karena tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Selain itu, pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada. Sebab AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu AHY telah disahkan oleh Kemenkum-HAM pada 2020 lalu.