DPRD Jatim Minta Kejelasan Ambang Batas Harga Garam Lokal

DPRD Jatim Minta Kejelasan Ambang Batas Harga Garam Lokal Ilustrasi

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Dwi Hari Cahyono meminta pemerintah pusat agar segera menetapkan garam sebagai sebagai kebutuhan barang pokok. Hal ini dikatakannya, agar  garam lokal terjamin. Sebab menurutnya, permasalahan harga garam sampai sekarang masih menjadi polemik tahunan. Utamanya terkait dengan harga ambang batas atas dan bawah garam.

"Kami harap pemerintah pusat untuk lebih mempedulikan petani garam yang lokal. Karena dengn adanya impor semakin menghancurkan harga garam," kata Cahyono, Rabu (31/3/2021).

Ia mengungkapkan, biaya produksi garam di petani lokal masih menyentuh angka Rp. 800 per kilogram. Harga produksi ini sangat tidak sebanding dengan harga jual yang dibawah Rp. 500 per kilogram. Ditambah lagi pencanangan impor garam yang nanti makin memperparah kondisi harga garam lokal.

"Seharusnya, distribusi garam impor hanya untuk kebutuhan garam industri. Namun, faktanya garam industri masuk ke pasar garam konsumsi yang selama ini dipasok petani lokal," ungkapnya.

Politisi asal PKS ini meminta agar pemerintah membentuk database tentang komsumsi garam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sebab, sampai saat ini data konsumsi garam masih simpang siur. Pahalah data konsumsi ini menjadi bahan kebijakan pemerintah dalam melakukan impor garam, baik untuk komsumsi atau industri. Ia berharap agar pemerintah menunda impor garam selama garam lokal belum terserap.

"Jangan sampai Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat rekomendasi bongkar muat pelabuhan di Jawa Timur," tegasnya.