Akan Rugikan Rakyat, Ketua HMPGI Jatim Minta Pemerintah Tunda Impor Garam

Akan Rugikan Rakyat,  Ketua HMPGI Jatim Minta Pemerintah Tunda Impor Garam Ketua HMPGI Muhammad Hasan (Foto: Totok/ininusantara.com)

Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam Indonesia (HMPGI) Jawa Timur, Muhammad Hasan meminta pemerintah agar menunda rencana impor 3,07 Juta ton garam secara nasional.

Hal ini ia katakan mengingat produksi garam lokal masih belum terserap dengan baik. Hasan mengatakan, rencana pemerintah dalam mengimpor garam ini sangat berlebihan. Ia menyebut stok garam di dalam negeri masih cukup banyak.

Dari sisa stok garam nasional dari tahun 2019 hingga 2020 saja masih tersisa 1,2 juta ton. Jika rencana impor garam ini masih dilakukan pemerintah, pihak yang sangat terdampak adalah para petambak garam.

Harga garam dipasaran akan anjlok dan produksi garam dari petambak tidak akan terdistribusi dengan maksimal.

"Hal ini menurut saya sangat tidak relevan, berlebihan karena ini sangat mengganggu pada proses produksi garam nasional kita di tahun 2021. Jelas sangat mengganggu dan merugikan kepentingan masyarakat petambak garam kita. dampaknya adalah anjloknya harga garam," kata Muhammad Hasan, Kamis (25/3/2021).

Pria asal Sumenep Madura ini juga menjelaskan, pemerintah seharusnya melakukan monitoring stok garam secara nasional. Jumlah kebutuhan garam mencapai, 2,4 juta ton untuk industri dan 1,6 juta ton garam untuk kebutuhan konsumsi.

Ia melanjutkan kebutuhan garam ini seharusnya berbanding lurus dengan hasil produksi garam dalam negeri. Di tahun 2020 saja, di tengah terpaan cuaca yang tidak baik, hasil produksi nasional garam dalam negeri mencapai 1,7 juta ton, serta untuk Jawa Timur sendiri dapat memproduksi sebanyak 900 ribu ton.

Berbeda lagi jika petambak garam didukung dengan kondisi cuaca yang cerah. Hasil produksi garam dalam negeri bisa mencapai 3 juta ton. Sebab itu, Hasan menyarankan, sebelum melakukan impor garam, pemerintah harus mengkaji ulang jumlah stok di lapangan dan kebutuhan garam di dalam negeri.

"Hendaknya pemerintah melakukan upaya evaluasi untuk melakukan upaya peneyerapan secara maksimal dan harga yang layak terhadap stok garam dalam negeri kita, khususnya atau yang ada di Jawa Timur," tambahnya.

Saat ini, Hasan menambahkan, harga garam di petambak hanya dihargai 350 hingga 300 rupiah per kilogram, berbanding terbalik dengan biaya produksi masyarakat yang mencapai 400 hingga 500 rupiah per kilogram.

Kondisi ini juga akan mempengaruhi jumlah produktivitas para petambak garam. Alhasil, akan terjadi keterbengkalaian lahan-lahan garam, dan hasil produksi garam lokal akan menurun drastis.

Jika hal tersebut terus dibiarkan, ia yakin akan bertentangan dengan pesan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyebut, "Spirit dari masyarakat bersama pemerintah itu adalah upayanya Swasembada garam nasional," ujarnya.