Mahar Politik dan Kepalsuan Demokrasi

Mahar Politik dan Kepalsuan Demokrasi Prabowo subiayanto dan La Nyala Mattalitti. (foto: net)

Kitanusantara - Issu Mahar Politik yang dihembuskan La Nyala Mattalitti oleh oknum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), makin kencang. Kabar ini bukan hanya membuat gaduh di Jawa Timur. Namun sudah merambah ke tingkat nasional.

Demi mencegah menjadi bola panas yang liar, Badan Pengawas Pemilu Nasional melalui anggotanya Rahmat Bagja menginstruksikan Bawaslu Jawa Timur memanggil La Nyalla M Mattalitti untuk dimintai bukti mengenai pengakuannya tentang  adanya “mahar” Rp 40 miliar guna mendapatkan rekom dari Partai Gerindra.

Namun, La Nyalla menyebut Bawaslu seharusnya mengkonfirmasi kedua belah pihak. Menurut dia, Bawaslu jangan ragu-ragu untuk memanggil ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Kalau ragu, ya sudah jangan dipanggil. Dan saya juga jangan dipanggil,”. Ucapnya.

Saat ini dirinya mengaku sedang mengumpulkan bukti-bukti agar ketua Umum partai Gerindra dipanggil Bawaslu. Tak tanggung-tanggung dalam mengumpulkan bukti La Nyala mengaku telah mengeluarkan biaya Rp 6,9 miliar untuk mencari bukti pemerasan Prabowo terhadap dirinya.

Dari nyanyian La Nyala, Bawaslu Jatim hari ini menjadwalkan bertatap muka langsung dengan La Nyala.

Terkait hal itu, Prof Dr Soetanto Soepiadhy dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menilai, persoalan mahar politik antara La Nyalla versus Partai Gerindra secara yuridis formal telah menyalahi UU No 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada. Disebutkan dalam pasal 74 bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Apabila ada partai politik yang terbukti menerima imbalan, maka akan dikenakan sanksi seperti dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

“Di sini Parpol peserta Pemilu dipertanyakan kapabilitasnya. Apakah mampu melaksanakan UU No 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada. Jika mampu, akan mampu juga melaksanakan tujuan hukum. Apakah itu, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan,” ujar Soetanto.

Sebaliknya, jika dalam pelaksanaan UU Pilkada terjadi mahar politik, yang terjadi adalah sebuah kemunafikan. Disebutkan Soetanto, maka yang berlaku kemudian antara La Nyalla dan Partai Gerindra telah menyinggung hakekat berdemokrasi.

Dalam Pilkada serentak 2018, pelaksanaan UU Pilkada perlu dilihat tujuan hukumnya. Kalau pelaksaanan UU Pilkada berpijak pada hal-hal normatif, ketentuan masuknya election (berdasar suara) lebih kental daripada selection (berdasar kapabilitas).

Di negara-negara dengan sistem wakil pemerintah, sistem pengisian jabatan kepala daerah selalu ditandai adanya intervensi pemerintah pusat sehingga paling mudah jika tidak dilakukan dengan Pilkada langsung, melainkan melalui DPRD. Bahkan terdapat negara yang sepenuhnya mengandalkan selection bukan election. Jika pun election, maka tidak menjadi satu-satunya penentu hasil Pilkada langsung.

Suara dalam bentuk election inilah yang sangat rentan dengan permainan uang. Sementara kapabilitas dan integritas di hampir semua parpol tidak ada. Soetanto mengatakan, negara ini telah lama tidak mempunyai konsep selection. Akibatnya selalu muncul mahar politik atau disebut transaksional politik.

Tidak adanya parpol yang memiliki konsep selection, karena memang tidak ada pengkaderan dari internal. Dan hal itu bisa dikatakan sebagai bentuk kepalsuan demokrasi di negeri ini. (mnt)