Pemerintah Hapus Santunan Covid-19, Keluarga Korban Ini Kecewa

Pemerintah Hapus Santunan Covid-19, Keluarga Korban Ini Kecewa (istimewa)

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Surat Edaran nomor 50/32/BS.01.02/02/2021 tanggal 18 tahun 2021 tentang tidak tersedia alokasi anggaran tahun 2021 untuk korban meninggal Covid-19.

Artiyanya, dengan dikeluarkannya SE ini, keluarga korbar meninggal karena Covid-19 tidak mendapatkan santunan seperti yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Keluarnya SE ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Jatim, Dr. Alwi M.hum.

Bahkan ia mengupload video pendek dalam status WhatsApp pridbadinya pada Selasa (23/2/2021) kemarin. Dalam video tersebut, Alwi mengungkapkan bahwa di tahun 2021 tidak ada anggaran untuk santunan kematian para korban Covid-19.

Oleh sebab itu, pengajuan para keluarga korban Covid-19 tidak dapat diproses lebih lanjut. "Oleh karena itu terhadap permohonan yang sudah masuk tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini kami sampaikan untuk dapat diketahui masyarakat, khususnnya di Jawa Timur," ujar Alwi.

Kabar ini pun disesalkan oleh banyak keluarga korban Covid-19. Salah satunya, Erwin Harliani (38) . Ia mengaku sudah mengajukan dana santunan ke dinas sosial sejak Desember 2020 lalu. Namun hingga Februari 2021, kejelasan santunan itu tidak kunjung ada.

"Saat itu, saya mengumpulkan semua berkas. Persyaratannya itu kan form, ahli waris, surat kematian dari Dinkes (Kota Surabaya) satu minggu baru jadi. Sebenarnya nggak ribet, wira-wirinya itu cukup bikin capek," tutur Wiwin ketika dihubungi pada Rabu (24/2/2021).

Saat itu, ketika Wiwin bertanya kelanjutan berkas, petugas tidak mampu menjelaskan. Mereka juga tidak dapat mengonfirmasi kepastian penerimaannya. Kemudian, setelah mendapatkan informasi bahwa santunan dibatalkan, tentu Wiwin kecewa berat.

"Katanya bantuan dan sistem dibuat supaya nggak ada korupsi atau mengurangi birokrasi dengan bawahan, tapi malah santunan dihilangkan," keluh Wiwin yang tinggal di Sukomanunggal ini.

Wiwin yang kehilangan suami serta mertua karena Covid-19 ini juga mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan. Bahkan, ketika dirinya divonis positif Covid-19 pada Agustus 2020 lalu, dirinya juga tidak menerima bantuan. Atas keputusan dihapuskannya santunan tersebut, Wiwin berharap peraturan tersebut berlaku setelah surat dikeluarkan. Artinya, berkas yang masuk sebelum dikeluarkannya SE tersebut tetap diproses.