Beri Dukungan Moril, Relawan MAJU Pantau Sidang Perdana Sengketa Pilwali Surabaya

Beri Dukungan Moril, Relawan MAJU Pantau Sidang Perdana Sengketa Pilwali Surabaya Machfud Arifin berserta para kuasa hukumnya (foto : isimewa)

Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pilkada Kota Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), digelar Rabu (27/1/2021) Relawan bersama tim internal Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) terus bergerak dalam upaya melengkapi data dan saksi fakta.

Pencarian data dan fakta tersebut ditujukan untuk membuktikan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika Pemilihan Wali Kota Desember 2020 yang lalu.

"Kami mengetahui pelanggaran dan kecurangan dilakukan Pemkot Surabaya dari tingkat atas sampai bawah di kecamatan/kelurahan dengan melibatkan kader penggerak di RT/RW. Itu terlihat terang benderang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diberbagai kesempatan baik secara luring maupun daring yang mengarahkan untuk memilih paslon nomor satu," papar Bagiyon ketika dihubungi selulernya.

Yang lebih masif, ujar Bagiyon adalah beredarnya surat resmi ajakan dari Risma yang melekat sebagai wali kota ditujukan untuk warga Surabaya berupa arahan dan ajakan pilih paslon Nomor 1 ErJi. Bahkan barcode. " Sidang Perselisihan Hasil Pilkada Kota Surabaya 2020 tadi sore berlangsung secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Bagiyon mengatakan, Machfud Arifin didamping kuasa hukum dan pihak terkait KPU/Bawaslu Kota Surabaya hadir dalam sidang. Hasil sidang perdana tersebut telah diterima oleh majelis hakim untuk dilanjutkan pada tahapan sidang berikutnya.

Politisi Gerindra tersebut berharap, sidang selanjutnya berjalan sesuai harapan dan tidak ada intervensi dari penguasa. "Apabila tim internal dan kuasa hukum dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak ada intervensi dari penguasa, maka tidak menutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan substansi permohonan Machfud Arifin-Mujiaman," harapnya.

Jika itu terjadi, Majelis Hakim MK bisa menjadikan pertimbangan, sehingga sesuai dengan Petitum yakni mendiskualifikasi paslon No. 1 ErJi dan kemudian memenangkan Paslon No.2 MA-Mujiaman dengan bermartabat. "Seperti yang terjadi pada sengketa Pilkada 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pilkada Kota Bandar Lampung, Januari 2021 yang dinyatakan diskualifikasi oleh Majelis Hakim MK," tandas Bagiyon.