Kejar Efektivitas, Penegakan Prokes di Kota Surabaya akan Melibatkan Semua OPD

Kejar Efektivitas, Penegakan Prokes di Kota Surabaya akan Melibatkan Semua OPD Penertiban pelanggar protokol kesehatan oleh tim gabungan di beberapa titik di Kota Surabaya (foto : Aditya/ininusantara.com)

Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 67 Tahun 2020 sebagimana diubah menjadi Perwali No 2 Tahun 2021 menyebutkan, semua instansi mempunyai kewenangan dalam pengawasan maupun penegakan protokol kesehatan (prokes). Mulai dari satpol PP, BPB, dan linmas hingga jajaran tiga pilar di kecamatan mempunyai tupoksi yang sama.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Cristijanto menyatakan, kewenangan untuk penegakan prokes dapat dilakukan semua instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini lantaran Kota Surabaya memiliki wilayah cakupan yang luas dan jumlah penduduk yang tergolong besar. Sehingga diharapkan penegakan prokes bisa berjalan efektif.

"Tujuan utama kita adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat untuk patuh protokol kesehatan," kata Eddy, Senin (25/1/2021).

Di dalam penegakan prokes, Eddy juga menegaskan bahwa tak hanya dapat dilakukan oleh satpol PP, namun jajaran linmas, disbudpar, d isperindag, termasuk pula OPD terkait yang sesuai tupoksinya itu bisa melakukan.

"Sepanjang dalam kapasitasnya untuk protokol kesehatan," kata Eddy. Namun penegakan protokol kesehatan yang dilakukan ini berbeda dengan penindakan pada pelanggar peraturan daerah (perda) seperti perizinan. Hal itu tetap menjadi tupoksi atau kewenangan dari satpol PP.

Eddy mencontohkan, misalnya jajaran di kecamatan atau BPB Linmas menemukan adanya kerumunan atau orang tidak memakai masker, tanpa menunggu jajaran dari satpol PP, mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. "Jadi sekarang tidak tergantung kepada petugas satpol PP," terangnya.

Eddy mengungkapkan, linmas dan tiga pilar kecamatan telah beberapa kali menindak, Bahkan petugas gabungan ini menyisir tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang ditemukan beroperasi di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penindakan ini diperbolehkan karena berkaitan dengan protokol kesehatan.

"RHU dalam Perwali No 67 Tahun 2020 tidak diperbolehkan buka, Hubungannya apa tidak boleh buka? Karena protokol kesehatan. Jadi semuanya bergerak bersama sehingga berjalan efektif," tegasnya.

Meski demikian, Eddy menuturkan bahwa tujuan utama dari penegakan prokes ini bukan semata untuk mencari kesalahan masyarakat, namun bagaimana mengedukasi agar disiplin menerapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

" Tujuan kita adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga untuk menegakkan protokol kesehatan semua institusi kita libatkan," pungkasnya.