Blokir KTP Bagi Pelanggar Prokes, Apabila 7 Hari Tak Bayar Denda

Blokir KTP Bagi Pelanggar Prokes, Apabila 7 Hari Tak Bayar Denda Kepala satpol PP kota Surabaya Eddy Cristijanto (foto : Aditya/ ininusantara.com)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya sudah berjalan  11 hari, terhitung mulai 11 sampai 21 Januari 2021. Kebanyakan para pelanggar protokol kesehatan (prokes) didominasi oleh masyarakat yang masih tidak memakai masker dan memakai masker tapi tidak benar atau tidak pada tempatnya.

Bagi para pelanggar prokes akan dikenai sanksi berupa denda administratif, serta penyitaan kartu tanda penduduk (KTP). Sanksi lebih berat akan diterima bila tujuh hari setelah  penindakan, denda administratif tidak dibayar maka akan dilakukan pemblokiran data kependudukan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Eddy Cristijanto, mengatakan mayoritas pelanggaran yang ditemui di lapangan didominasi tidak memakai masker dan berkerumun.

"Dari Satpol PP mencatat, ada sebanyak 650 warga yang melakukan pelanggaran, BPB Linmas juga mencapai sekitar 600 orang. Di kecamatan, laporan terakhir itu juga pelanggar prokes sekitar 300 orang," kata Eddy dalam rilis resminya. Jumat (22/1/2021).

Menurutnya, terkait dengan pemakaian masker, masyarakat masih sering abai, terutama saat berada di dalam kampung-kampung dan fasilitas publik, sedangkan di mal atau pusat perbelanjaan relatif lebih disiplin untuk memakai masker," jelasnya.

" Cuma yang ada di restoran ini kita juga masih mengedukasi agar buka masker pas makan, selesai makan tolong maskernya dipakai kembali, itu yang seiring kita ingatkan kepada mereka ketika selesai makan. Karena mereka kerap kali ngobrol tidak memakai masker, nah ini yang akan kita perketat juga," paparnya.

Ke depan, kata Eddy , pihaknya akan lebih tegas  kepada setiap pengunjung kafe dan restoran yang terlihat melepas masker ketika ngobrol setelah selesai makan. "Kemarin masih kita tolerir, sekarang ini di kafe maupun restoran wajib masker dipakai kembali apabila selesai makan, kalau tidak ya akan kita lakukan penindakan apa pun alasannya," ujarnya.

Dari hasil evaluasi PPKM yang terjadi di lapangan, kata Eddy hampir 74 persen pelanggaran itu tidak patuh masker, kemudian sekitar 15-20 persen karena berkerumun, sedangkan sisanya terkait interaksi.

"Terkait pelanggaran yang kita temukan di kafe dan restoran adalah masih banyaknya pengunjung kafe dan restoran dine-in melebihi dari 25 persen, sedangkan peraturan yang ditetapkan hanya 25 persen, bahkan ada kafe dan restoran dine-in (makan di tempat) sampai 50 persen dan bahkan lebih. Kalau kita temukan di lapangan pasti akan kita tindak," terang dia.

Pria asal Ponorogo ini juga menambahkan, tak hanya kafe dan restoran yang ditemukan masih melanggar protokol kesehatan, tempat rekreasi hiburan umum (RHU), seperti rumah karaoke, panti pijat, serta diskotik masih ditemukan beroperasi. Padahal dalam Perwali No 67 Tahun 2020 dan perubahannya di Perwali No 2 Tahun 2021, selama pandemi Covid-19, RHU belum diperbolehkan untuk beroperasi.

"Tempat hiburan umum masih ada yang buka, kami dari Satpol-PP, dan Linmas, termasuk pihak kecamatan akan melakukan penindakan serta penyegelan terhadap tempat hiburan malam yang masih beroperasi. Seperti panti pijat, karaoke, dan pub," katanya.

Eddy mengungkapkan, selama penerapan PPKM ini, jajaran Satpol-PP sudah melakukan penghentian kegiatan terhadap 6 RHU yang masih ditemukan beroperasi, sedangkan di jajaran Linmas sudah melakukan penindakan pemberhentian terhadap 7 RHU yang beroperasi.

"Termasuk di kecamatan juga melakukan penghentian kegiatan yang sifatnya RHU," jelasnya.

Menurut Eddy, sanksi administratif yang dibebankan bagi pelanggar protokol kesehatan nominalnya bervariasi, Untuk perorangan denda Rp 150 ribu, sedangkan tempat usaha mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 25 juta.

"Usaha itu ada juga yang warung kopi dikenakan denda Rp 500 ribu, usaha menengah kita kenakan denda Rp 1 juta, sedangkan hiburan malam kita kenakan denda sebesar Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta," terangnya.

Pelanggar protokol kesehatan yang ditemukan di kafe dan restoran mayoritas berada di wilayah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan. Sedangkan di wilayah Surabaya Utara pelanggaran prokes ditemukan di wilayah kampung-kampung.

"Kalau di Surabaya Timur dan Surabaya Selatan pelanggar prokes kebanyakan ditemukan di sejumlah rumah makan serta di tempat-tempat nongkrong, sedangkan yang paling kecil di temukan pelanggar prokes di Surabaya Barat," ujarnya.

Eddy juga menjelaskan pelanggar prokes yang dikenai sanksi administratif itu dilakukan penyitaan KTP dan diwajibkan membayar untuk syarat pengambilannya. Apabila dalam kurun waktu tujuh hari mereka tidak melakukan pembayaran, pihaknya kemudian melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan.

Untuk syarat pengambilan KTP sendiri, pelanggar prokes diwajibkan membayar denda administrasi via transfer ke rekening kas daerah. " Mereka kita kasih waktu tujuh hari untuk membayar dan mengambil KTP, kalau sampai masa tujuh hari tidak diambil, maka kita akan laporkan ke Dispendukcapil untuk dilakukan pemblokiran berlaku untuk pelanggar yang ber- KTP Surabaya," jelasnya.

"Sedangkan untuk KTP luar Surabaya, nantinya Dispendukcapil Kota Surabaya akan menghubungi  Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal. Karena yang menjadi kekhwatiran kita adalah mereka memakai surat kehilangan KTP untuk menerbitkan KTP baru lagi," ungkapnya.

Eddy menambahkan, dari hasil penindakan yang dilakukan oleh Satpol-PP selama PPKM ini ada sekitar 200 warga yang sudah dilakukan pemblokiran KTP, Sementara di jajaran 31 kecamatan ada sekitar 70 orang yang sudah dilakukan pemblokiran.

"Setelah tujuh hari dilakukan penindakan, dan apabila tidak diambil, KTP nya akan kita kirim ke Dispendukcapil by name, by address, serta NIK-nya," pungkasnya.