Maksimalkan PPKM, Pemprov Jatim Perketat Operasi Yustisi

Maksimalkan PPKM, Pemprov Jatim Perketat Operasi Yustisi Operasi yustisi opel tim gabungan di Kota Surabaya selama PPKM. (Foto: Istimewa )

Demi meningkatkan efektivitas pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan perketat operasi yustisi.

Pengetatan ini bentuk implementasi dari evaluasi pemberlakuan PPKM dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Jatim berama forkopimda , yang juga diikuti Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gresik (Surabaya Raya), Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto dan Lamongan, Senin (19/1/2020) kemarin.

"Kita akan perkuat kegiatan operasi yustisi dengan pengenaan denda bagi yang melanggar, termasuk menggerakkan kembali kampung tangguh,” kata Sekdaprov Heru Tjahjono, Selasa (19/1/2021).

Selanjutnya, pengetatan operasi yustisi ini diharapkan dapat meningkatkan prosentase pengendalian mobilisasi masyarakat hingga menyentuh angka 40 persen. Sedangkan saat ini rata-rata pengendalian mobilisasi masyarakat masih berada di angka 13 persen.

Selain itu, Heru menuturkan, dalam sepekan sejak penerapan PPKM daerah Jatim, kasus baru Covid-19 masih mengalami kenaikan yang signifikan, sampai menyentuh angka 1.000 kasus, meski setelah itu lambat laun mengalami penurunan.

"Kasus sempat naik pada pertengahan di minggu pertama PPKM dengan penambahan kasus baru di atas 1.000 kasus. Tapi dalam tiga hari terakhir ini sudah mulai turun dengan kisaran 800 kasus baru per hari,” tandas Heru.