Temani Mantan Komisioner Daftarkan Gugatan ke PTUN, DKPP Berhentikan Ketua KPU RI

Temani Mantan Komisioner Daftarkan Gugatan ke PTUN, DKPP Berhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman. (Foto: Istimewa)

Ketua KPU RI Arief Budiman menerima sanksi berat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berupa pemberhentian dari jabatan. Pria asal Surabaya tersebut dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik, mantan komisioner KPU yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020, mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," bunyi salinan putusan yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Muhammad, di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Atas sanksi tersebut, DKPP memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam petikan salinan putusan DKPP, Arief juga dinilai membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, pada 18 Agustus 2020.

Tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI.

Yang sepatutnya menurut pertimbangan putusan Majelis DKPP Ketua KPU RI harus memastikan seluruh kerangka hukum dan etika dalam setiap tindakannya. Selanjutnya, Arief menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU. Karena itu, DKPP berpendapat Arief tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang jabatan ketua KPU.