DPRD Jatim Siap Pantau Pelaksanaan PPKM

DPRD Jatim Siap Pantau Pelaksanaan PPKM Anggota DPRD Jatim, Erna Susanti. (Foto: Istimewa)

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa Timur selama dua pekan, dari 11-25 Januari 2021 akan mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur, khususnya di sektor ekonomi. 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti mengatakan, sejauh ini di kantor DPRD Jatim masih belum ada keluhan terkait pemberlakuan PPKM di Jatim.

Sebab menurutnya dari sektor perekonomian, belum ada yang menjadi perhatian khusus untuk pemberlakuan PPKM kali ini.

Alasannya simple, di sektor UMKM pun, menurut Erma, mereka sudah terbiasa dengan sistem online. Jadi roda perekonomian tetap akan berjalan maksimal meski ada pemberlakuan PPKM.

"Tapi tetap kita akan pantau dampak PPKM itu sangat berarti atau tidak, karena ini baru dua hari kan. Tapi terkait dengan sektor UKM, Karena sudah biasa dengan sistem online dan sebagainya itu, mereka juga siap," kata Erma kepada ininusantara.com, Selasa (12/1/2020).

Tapi menurut Erna, saat ini yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, adalah pelayanan pelayanan publik serta pendistribusi bahan pangan yang harus terus berjalan maksimal.

"Dari distribusi bahan pangan itu masih jalan sampai saat ini masih belum ada keluhan, dan Pemprov juga harus fokus menyiapkan itu. Sebab selama PPKM, distribusi bahan pangan harus tetap lancar, begitupula pelayanan publik harus tetap lancar," ujar Erma. 

Meski begitu, demi pemutusan rantai penyebaran Covid-19, kata Erma, akan terus mendukung kebijakan di tingkat pusat, meski harus dilakukan pembatasan di beberapa lini pemerintahan.

"Kebijakan di tingkat pusat harus didukung. Karena ini kan keputusan langsung dari satgas Covid-19 di tingkat pusat, jadi mereka pasti memiliki pertimbangan untuk memutus rantai penyebaran pandemi ini," katanya.