Sesuaikan dengan PPKM, Pemkot Surabaya Masih Rapatkan Perubahan Perwali 67

Sesuaikan dengan PPKM, Pemkot Surabaya Masih Rapatkan Perubahan Perwali 67 Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto (foto : istimewa)

Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih dirapatkan terkait perubahan Perwali (Peraturan Wali Kota) Nomor 67 Tahun 2020 agar sesuai instruksi Mendagri dan peraturan gubernur (pergub).

“Ketika perwali-nya tidak diubah, maka sanksi-sanksi pada pelanggaran PPKM ini nanti tidak bisa ditindaklanjuti,” ujar Irvan, Senin (11/1/2021).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaua ini mengatakan, rapat itu juga membahas terkait wilayah check point perbatasan. Apakah diterapkan kembali atau ditiadakan.

Ia mengatakan PPKM akan di-backup petugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki banyak personel di lingkungan Pemkot Surabaya. Sehingga tidak hanya dari satpol PP, linmas, dan dinas perhubungan saja.

"Ada dispora, DKRTH, dinas PU bina marga maupun cipta karya. Mereka nanti yang akan membantu kita untuk melaksanakan PPKM demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya," jelasnya.

Irvan meminta warga agar tidak terlalu cemas dengan penerapan kebijakan tersebut, karena aturan tersebut tidak jauh berbeda dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 yang sudah berlaku.

Namun, ada beberapa poin yang harus disesuaikan dengan instruksi dari Mendagri tersebut. "Seperti pembatasan kegiatan masyarakat di pusat perbelanjaan atau mal beroperasi hingga pukul 19.00 WIB. Berikutnya untuk kapasitas pengunjung seperti restoran, kafe, warkop, dan sejenisnya hanya 25 persen," ujarnya.

"Jadi selama PPKM berlangsung mohon meja dan kursinya untuk dikurangi. Ketika tidak melakukan itu, pelaku usaha akan dikenakan sanksi," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau pelaku usaha harus berani tegas menolak ketika ada pengunjung yang datang makan di lokasi jika keterisian sudah mencapai 25 persen. Sedangkan warga, diingatkan untuk membeli makanan via online atau take away sehingga tidak terjadi kerumunan.

Sebelumnya, Pemprov Jatim memutuskan ada 11 kabupaten/ kota akan menerapkan PPKM mulai 11-25 Januari 2021. Yakni Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota/Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota/Kabupaten Madiun, Lamongan, Ngawi, serta Kabupaten Blitar. Penerapan 11 daerah tersebut berdasarkan tiga aspek pertimbangan. Di antaranya berdasarkan instruksi Kemendagri 1/2021 yaitu Surabaya Raya meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo kemudian atas dasar daerah yang masuk zona merah (red zone) dalam peta gugus tugas Covid-19 pusat, antara lain Kabupaten Blitar, Lamongan, Ngawi.