Jelang PSBB Surabaya Raya, Pemkot Razia Besar-besaran Warkop dan Restoran

Jelang PSBB Surabaya Raya, Pemkot Razia Besar-besaran Warkop dan Restoran Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana (foto : aditya ininusantara.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Satgas Penanganan Covid-19 akan menggelar operasi yustisi besar-besaran. Petugas akan dikerahkan untuk menyisir setiap warung kopi (warkop) warung makan, kafe hingga restoran menjelang diberlakukannya PSBB Surabaya Raya dan Malang Raya.

Razia itu direncanakan mulai H-1 pelaksanana PSBB atau Minggu (10/1/2021). Ptugas gabungan akan bergerak serentak ke setiap warkop dan tempat makan lainnya sampai ketentuan hanya menyediakan 25 persen dari kapasitas dipenuhi pemilik atau pengelola.

"Kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak, termasuk TNI dan Polri. Hasilnya, kami perketat pengawasan. Tidak lagi kursi sisa disilang di warung, tapi langsung sediakan kursi 25 persen dari kapasitas," kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Jumat (7/1/2021).

Dengan hanya memberi tanda silang pada setiap tempat duduk agar tidak ditempati, ternyata sulit dipatuhi. Ketika pengunjung warung, rumah makan, resto dan tempat lain banyak, banyak yang menduduki tanda silang itu.

Untuk mengatur kepatuhan warga juga tidaklah mudah. Seperti imbauan untuk membungkus makanan yang dibeli dan dibawa pulang, tidak semuanya mau, Padahal ketika PSBB diberlakukan mulai 11 Januari 2021, semua tempat makan sudah tidak ada lagi tanda silang.

Ketentuan ini juga diberlakukan pada warung-warung jalanan yang biasanya menyediakan bangku panjang. Pemilik diwajibkan untuk menggunakan kursi tunggal dan berjarak. "Nantinya, petugas akan turun menyisir kepatuhan pembatasan kapasitas di warung-warung tersebut," tandas Whisnu.

Ia juga mencatat hasil evaluasi PSBB yang pernah diberlakukan, hingga pengetatan selama libur Nataru, masalahnya adalah kurangnya tenaga di lapangan. Karena itu, selama PSBB diberlakukan 11 hingga 25 Januari 2021, harus ada penambahan tenaga di lapangan.

"Jika berlaku 75 persen WFH (work from home), kami akan seleksi, bagi yang komorbit, punya riwayat penyakit akan bekerja di rumah, sedangkan yang tidak komorbit bisa bantu pengawasan," tambah Whisnu.

Pemkot Surabaya sendiri pada prinsipnya siap menerapkan PSBB sebagaimana instruksi dari Mendagri, apalagi sudah menggelar rapat bersama forkompinda, dan kalau memungkinkan khusus Surabaya, Whisnu minta diskresi.

Dengan pertimbangan, kondisi pandemi Covid-19 di Surabaya makin membaik warga yang terkonfirmasi positif terpapar lebih rendah, begitupun dengan keterisian rumah sakit di Surabaya juga 50 persen bukan warga Surabaya, hanya perlu pengetatan saja.

Apa yang sudah dikerjakan selama ini di tujuh pintu masuk Kota Surabaya yang berada di perbatasan, dinilai hanya perlu pengetatan pengawasan, Diimbau mereka yang tidak berkepentingan sebaiknya tidak perlu masuk ke Kota Surabaya, harus ada filterisasi.

"Untuk lebih efektif dan mencegah penyebaran penularan Covid-19, kenapa tidak PSBB serentak skala regional, kan masih banyak juga daerah di Jatim yang zonanya merah," ungkap Whisnu.

Dari sisi ekonomi juga dampak dari PSBB ini memang sangat berdampak, semua usaha seperti restoran atau kafe hanya dibolehkan mengisi 25 persen dari kapasitas yang ada dan mereka juga tidak bisa berjualan sepanjang waktu. Peraturan yang ditetapkan untuk warung makan, kafe, maupun restoran diharuskan sudah tutup pukul 22.00 WIB. Sementara untuk pusat perbelanjaan, mini market wajib untuk menutup usahanya pukul 17.00 WIB.