DPRD Jatim Anggap Wacana PPPK Tidak Menghargai Sosok Guru

DPRD Jatim Anggap Wacana PPPK Tidak Menghargai Sosok Guru (Foto: Totok/ininusantara.com)

Wacana penggantian rekrutmen guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) ke guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021, menuai protes dari DPRD Jawa Timur.

Seperti yang dilontarkan Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih. Ia menilai, wacana yang digulirkan tiga menteri (Menpan-RB, Mendikbud, dan BKN) dianggap tidak mempertimbangkan keadaan guru ke depan.

Kontraktual ini juga dianggapnya tidak menghargai seorang pribadi guru. "Tidak bisa jika diukur dengan sesuatu yang sifatnya kontraktual tahunan, sekian tahun atau berapa tahun, itu malah dimungkinkan atau dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dari guru yang dimaksud," kata Hikmah, Selasa (5/1/2021).

Legislator asal Fraksi PKB ini berpendapat, penghargaan negara terhadap sosok guru harus tinggi. Dasarnya, dalam sektor pendidikan bangsa, peran guru sangat penting tidak hanya pada keilmuan. Tetapi juga mengajarkan contoh budi pekerti pada muridnya.

"Kami tentu bersepakat dengan yang disebutkan oleh Gus Ami (Muhaimin Iskandar), bahwa profesi guru ini spesifik mereka membangun karakter dan mendidik anak-anak untuk memahami tata nilai tertentu," ujarnya perempuan yang getol membahas kesejahteraan rakyat (kesra) di komisinya tersebut.

"Jangan sampai para guru yang dikenang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, kesejahteraan mereka harus tetap terjamin karena tugas mulia yang diembannya," tambahnya.