Para Pedagang Harap KPPU Tegas Atasi Polemik Impor Bawang Putih

Para Pedagang Harap KPPU Tegas Atasi Polemik Impor Bawang Putih Istimewa

Polemik bawang putih sampai sekarang tidak kunjung selesai. Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3) anggap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak tegas memberi rekomendasi prosedur impor bawang putih kepada pemerintah.

KPPU dinilai dalam pemberian rekomendasi kepada pemerintah hanya bersifat penyerderhanaan prosedur impor saja. Akibatnya, diskriminasi terjadi dalam pemberian kouta impor dan tidak tepat waktu dalam pemenerbitan izin oleh pemerintah.

Hal tersebut, dikatakan langsung oleh Sekretaris Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3) Umar Ansori. Ia mengatakan, KPPU lambat mengatasi polemik bawang putih. "Sehingga wajar bila importasi bawang putih terus menjadi polemik, sampai ada dugaan praktik suap kouta impor hortikultura," katanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Selanjutnya, kata Umar, FKP3 menegaskan bahwa pihaknya pada tanggal 14 Juni 2019 dan tanggal 18 Oktober 2020 telah melaporkan dugaan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pemerintah dan/atau dengan pengusaha lainnya ke KPPU. Jadi tidak benar kalau KPPU bilang tidak ada laporan atas persekongkolan importasi bawang putih ini.

"Kalau misal laporan kami tidak cukup bukti, kami minta kepada KPPU menyampaikan secara resmi kepada kami," tambahnya.

Polemik importasi bawang putih, lanjut Umar, sangat merugikan konsumen karena harga tidak stabil di pasaran, bisa terjadi spekulan pada harga bawang putih. "Harga bawang putih diprediksi tahun 2021 sekitar Rp 22.000 per kilogram jenis sico. Sedangkan katting Rp 26.000 per kilogram itu harga importir kalau konsumen mencapai Rp. 30.000 per kilogram. Walaupun sebelumnya harga bawang putih pada bulan April sampai Juni 2020 harga bawang putih hanya Rp 8000 per kilogram jenis sico, sedangkan katting Rp. 12.000," jelasnya.

Menurut Umar, bawang putih susah ditanam di Indonesia, jadi tak perlu dipaksakan tanam bawang putih, apalagi, hasil panen di petani tahun ini banyak yang tidak terserap, sedangkan bawang putih tersebut 95 persen impor, telah diakui oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), bagaimana mungkin mau membatasi barang yang 95 persen impor, kecuali mau mengorbankan kepentingan masyarakat dan konsumen.

"Uang APBN ratusan miliar yang dialokasikan untuk pengembangan bawang putih itu uang rakyat, mesti dipertanggungjawabkan, jadi sudah seharusnya program tanam bawang putih dievaluasi keberhasilannya dan manfaatnya untuk masyarakat," tegasnya.

Umar mengatakan, jika pemerintah berhasil mengembangkan bawang putih, sebaiknya dikembangkan sendiri berkerjasama dengan petani, kecuali pemerintah mau mencari kambing hitam ketika tahun 2021 swasembada bawang putih gagal.

"Kami kasihan pada masyarakat, uang APBN ratusan miliar untuk pengembangan bawang putih hasilnya tidak jelas, ditambah biaya wajib tanam swasta yang kenyataannya juga dipungut dari masyarakat konsumen dengan dibebankan ke harga modal importir, jelas ini semua beban masyarakat atau konsumen," tutupnya. 

Sebelumnya, kepada media, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengklaim salah satu yang akan menjadi fokus pengawasannya secara khusus adalah bawang putih. Selain itu, pihaknya pun mengklaim telah memberikan sanksi kepada para pelaku usaha bawang putih. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir harga bawang putih selalu menjadi masalah karena harganya yang terlalu mahal.