Respons Dugaan Dinsos Ikut Bermain, Bawaslu Mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016

Respons Dugaan Dinsos Ikut Bermain, Bawaslu Mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 Yaqub Baliyya (Tok/Ist)

Detik-detik Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Surabaya 2020 kian dekat. Bawaslu Kota Surabaya juga kian banyak menerima laporan pelanggaran. Khusus untuk dugaan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya yang ikut bermain dalam memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) melalui distribusi bantuan permakanan yang bersumber dari ABPD, bahkan jadi sorotan khusus.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya, Yaqub Baliyya Al Arif dikonfirmasi Minggu (22/11/2020) malam, menjelaskan akan memanggil semua pihak untuk dimintai keterangan. “Kita pelajari dulu. Kalau ada pelanggaran ya kita lakukan (penindakan, red) sesuai dengan ketentuan dalam UU 10 Tahun 2016,” terangnya.

Khususnya dalam penindakan program pembagian permakanan yang diselipi gambar paslon 01 eri Cahyadi-Armuji. Undang-undang itu menjadi payung hukum bagi bawaslu untuk memberikan sanksi. “Laporan dari tim pemenangan MAJU (Machfud Arifin-Mujiaman) sedang kita pelajari. Dalam waktu dekat, semua pihak yang dilaporkan akan kita undang,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan MAJU Miratul Mukminin (Gus Amik) pada 20 November 2020, melaporkan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan dinsos.  Hal itu menyusul temuan dugaan pelanggaran berupa stiker bergambar paslon ErJi di kotak makan lansia. Ketika melaporkan, Gus Amik juga membawa bukti pendukung seperti gambar, dokumen, video, dan juga saksi yang menjadi syarat kelengkapan pelaporan.

Tidak hanya dinsos, Gus Amik juga melaporkan adanya pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang difasilitasi Pemkot Surabaya, tetapi dengan memanfaatkan paslon nomor urut 1 bersama dengan kepala dinas dan RW setempat. "Semua ada bukti. Chatting-nya ada, kemudian bukti fotonya ada dan saksi juga ada. Saksinya masing-masing ketua RW dan wakil ketua RW," kata Gus Amik.