Pimpinan DPRD Tepok Jidat Keputusan Pemkot Beri Jatah Rusun Untuk Timses Pilwali

Pimpinan DPRD Tepok Jidat Keputusan Pemkot Beri Jatah Rusun Untuk Timses Pilwali (Foto: Totok/ininusantara.com)

DPRD Kota Surabaya tak habis pikir dengan keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang membiarkan adanya pembagian jatah kamar di salah satu rumah susun, untuk relawan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengatakan, dirinya mendapatkan laporan dari warga tentang adanya 'bagi-bagi' rusunawa kepada relawan dan tim sukses Eri Cahyadi-Armuji. Padahal menurutnya, rusunawa bukanlah objek 'jual-beli' untuk memenangkan salah satu calon.

Namun, rusunawa adalah fasilitas umum yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk warga kurang mampu, yang tak bisa menjangkau pembelian rumah di wilayah Surabaya.

"Informasi yang kami terima mereka banyak yang sudah punya rumah tapi dapat jatah menempati rusun tersebut. Disinyalir mereka ini tim sukses Eri-Armuji," kata Laila, Rabu (28/10/2020).

Laila menegaskan, keberpihakan antara Pemkot Surabaya dan Er-Ji sudah keterlaluan. Seharusnya Pemkot sebagai pengayom seluruh warga Surabaya, tak asal dalam memberikan fasilitas pemerintah tersebut.

"Pemkot menyakiti hati rakyatnya sendiri, pemkot hanya mengutamakan kepentingan Risma untuk memenangkan Eri-Armuji," katanya.

Kejadian pembagian kamar rusun untuk relawan Er-Ji itu menjadi catatan burukk bagi Pemkot Surabaya. Terlebih selama ini antrean warga yang ingin menempati rusun sudah sangat panjang. 

Menurutnya, saat ini kondisi manajemen rusunawa di Surabaya masih jauh dari kata 'adil'. Sebab, warga miskin yang antre sudah banyak, namun penghuni rusunawa yang sudah 'berkecukupan' tak segera dikeluarkan. 

"Banyak penghuni yang sudah memiliki mobil. Itu tanda mereka sudah mampu. Sedikitnya ada delapan ribu orang mengantre untuk menggunaan rusunawa. Mereka yang sudah dianggap mampu, seharusnya sudah pindah dari rusunawa. Sehingga bisa gantian dengan warga yang lebih membutuhkan," katanya.

Apalagi ia mengaku mendapatkan informasi bahwa rusunawa di Surabaya, beberapa diantaranya dihuni oleh warga non-KTP Surabaya. Padahal banyak warga yang ber-KTP Surabaya geregetan karena tak kunjung mendapat kamar.

Maka dari itu, ia mengingatkan kepada Pemkot dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk segera membenahi manajemen rusunawa di Surabaya. Terlebih, saat ini Risma akan mengakhiri jabatannya sebagai Walikota. Sudah selayaknya ia pensiun dengan khusnul khatimah dan meninggalkan jejak yang baik.

"Ini kebangetan, yang punya rumah dikasih rusun, tapi yang benar-benar butuh nggak dapat. Informasi yang saya dapat, KTP luar Surabaya juga dikasih. saya berharap bu Risma benar-benar mengakhiri jabatannya dengan amanah," katanya.