Ini 4 Tuntutan BEM SI Terkait UU Cipta Kerja

Ini 4 Tuntutan BEM SI Terkait UU Cipta Kerja Ilustrasi demo tolak UU Cipta Kerja (Istimewa)

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten akan kembali turun jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Jumat (16/10/2020).

Dalam keterangan persnya, Koordinator Wilayah BEM Sejabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Bagas Maropindra menilai UU Cipta Kerja hanya menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat.

Menurutnya, disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020 lalu telah memantik seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan penolakan terhadap pengesahan UU tersebut.

“UU Cipta Kerja merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki," ungkapnya, Jumat (16/10/2020).

Tidak cukup hanya disitu, pemerintah juga dianggap menghalalkan segala cara untuk menyurutkan gelombang penolakan dari masyarakat, salah satunya dengan meminta pihak perguruan tinggi melarang mahasiswa demo hingga aksi represif aparat.

Dalam hal ini, Bagas menyebutkan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa dengan mengeluarkan surat nomor 1035/E/KM/2020 tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Belum lagi, kata Bagas, tindakan represif kepada massa aksi yang dilakukan aparat kepolisian dan upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja.

“Surat tersebut dikeluarkan pada 9 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Dirjen Dikti Prof Nizam," jelas Bagas.

Berikut ini empat tuntutan yang bakal disuarakan BEM SI:

  1. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan PERPPU demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020
  2. Mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja
  3. Mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.
  4. Mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan.