Netralitas ASN di Pilkada Serentak

Netralitas ASN di Pilkada Serentak

ininusantara.com- Di jawa timur, terdapat 19 kab/kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi pada pilkada serentak tahun 2020 yang akan diadakan 9 desember mendatang. Keberlangsungan pemilihan kepala daerah ini tidak lepas dalam proses mekanisme yang ada.

Namun, titik kerawanan dalam berjalannya proses politik lim tahunan ini perlu banyak yang perlu diwaspadai. Diantaranya praktik politik uang (money politic) atau dari proses kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun simpatisan ditengah pandemi.

Memang, dimasa pandemi covid19 tidak diperkenankan untuk mengumpulkan banyak orang saat kampanye dipublik. Justru kondisi seperti ini perlu menjadi pengawasan ekstra dalam kampanye door to door.

Hal itu sangat dikhawatirkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pilkada. Kita tahu, bahwa posisi ASN pada percaturan pemilihan kepala daerah adalah Netral.

Hal ini sesuai dengan amanat UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP no. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, UU no. 10 tahun 2017

Belum lagi beberapa SE MenPANRB dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri yang baru akan ditanda tangani besok pada tanggal 10 September 2010.

Melihat regulasi diatas, jelas sudah barang tentu posisi ASN adalah netral dan profesional. Karena ASN sebagai pelayan publik, tidak ada praktik suksesi politik dengan dalil hutang jasa kepada Calon. Ini yang menjadikan titik fokus DKD Forsis Jawa Timur terhadap keberadaan ASN dalam momentum Pilkada.

Maka, DKD Forsis Jawa Timur yang telah tersertifikasi oleh Bawaslu RI sebagai Pemantau Pemilu pada 2019 lalu menginstruksikan cabang-cabang Forsis yang didaerahnya terdapat pilkada, untuk turut mengawasi ASN yang tidak menjalankan amanat undang-undang.

Disisi lain, bagi Cabang Forsis yang belum membentuk tim pemantau hingga tingkat desa, bisa segera untuk membentuknya dan mengkoordinasikan dengan KPU kabupaten/kota setempat guna sertifikasi lembaga pemantau pemilu sebagaimana yang diamanatkan UU No 10 Tahun 2016.

Nantinya, Forsis Jatim akan melakukan pengawalan, pelaporan ke Komisi ASN, maupun Bawaslu Jawa Timur. Agar proses demokrasi bisa bersih dan pelayanan publik juga lebih baik, tidak ada gesekan karena berbeda pilihan. (to2k)