Merugikan Masyarakat, Forsis Ancam Gugat Perwali

Merugikan Masyarakat, Forsis Ancam Gugat Perwali Ketua LBH Forsis, Salamul Huda/istimewa

ININUSANTARA.COM – SURABAYA, Hiruk pikuk penolakan Perwali No 33 tahun 2020 tentang pemberlakuan jam malam ternyata tidak hanya datang di masyarakat biasa.

Kalangan santri yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Santri (Forsis) Jatim, juga sumbang suara desak Walikota Surabaya Tri Rismaharini agar mencabut Perwali, yang diagap merugikan masyarakat itu.

Bahkan Ketua LBH Forsis Jatim, Salamul Huda mengancam akan menggugat Walikota Surabaya Tri Rismaharini, jika tidak segera mencabut Perwali No 33 tahun 2020.

Salam menjelaskan, diterapkannya jam malam dalam Perwali tersebut, merupakan kebijakan yang sia sia, dan sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Akan menggugat perwali karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diharapkan Presiden Jokowi. Tujuan memberikan jam malam sangat sia-sia karena banyak yang tidak bisa berjual di malam hari," kata Salam.

Salam berpendapat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, Pemkot Surabaya tidak harus melarang warganya untuk mencari nafkah, dengan penerapat protokol kesehatan yang ketat.

"Bukan menutup usaha-usaha malam yang ada di Surabaya karena berdampak pada stabilitas ekonomi dan masyarakat Surabaya yang mendapatkan penghasilan di malam hari," ujar Salam pada ininusantara.com, selasa (5/8/2020).

Selain itu, Salam menganggap peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, yaitu Perpu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk Covid-19.

Maka dalam hal ini berlaku asas lex superior derogat legi inferiori, karena Perwali bertentangan pada hukum yang ada di atasnya, oleh karenanya Perwali no 33 tahun 2020 harus segera di cabut.

"Peraturan tersebut bertentangan dengan perpu no 1 tahun 2020 tentang kebijakan  keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk covid-19. Karena di dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 pemerintah daerah perlu memperhatikan pendapatan negara dan pajak," tambahnya. (T02K)