JAPRI Jatim Perwali Tidak Efektif dan Rugikan Masyarakat

JAPRI Jatim Perwali Tidak Efektif dan Rugikan Masyarakat Zainuddin/istimewa

ININUSANTARA.COM SURABAYA, Menaggapi aksi demonstrasi warga Surabaya dalam menuntut pencabutan Perwali No 33 tahun 2020, (4/8/2020). Ketua Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI) Jawa Timur, Zainuddin akhirnya angkat suara.

Zainuddin dalam hal ini, dengan tegas menanyakan indikator keberhasilan dari perwali no 33 tahun 2020 tentang pembatasan jam malam.  Menurutnya, pembatasan jam malam dirasa sangat merugikan masyarakat, dan dinilai tidak efektif untuk diterapkan.

Bagi Zainuddin, diterapkannya jam malam merupakan suatu kebijakan yang keliru, karena Covid-19 tidak kenal waktu.

Selain itu, dia mengungkapkan kebijakan penerapan  jam malam dalam Perwali 33 tahun 2020 sampai sekarang belum jelas keberhasilannya dalam memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.

"Apa indikator keberhasilan Pembatasan jam malam ini untuk penanganan Covid. Sangat tidak memberikan keuntungan besar untuk ekonomi masyarakat," tegas Zainuddin yang juga seorang pengacara kepada ininusantara.com, (5/8/2020)

Dalam sektor ekonomi, pria yang akrab disapa Jay ini menjelaskan, kelancaran roda perekonomian adalah hal penting yang perlu dipikirkan matang-matang, karena menyangkut hajat orang banyak, untuk keberlangsungan hidupnya.

"lebih-lebihsektor ekonomi adalah penunjang dalam stabilitas sosial masyarakat, diantaranya pembatasan ini tidak memberikan suatu dampak yang positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, contohnya kuliner malam, dan PKL yang biasa beroperasi pada jam itu," tambahnya.

Seemnetara, Ketua LBH Forsis Jatim Salamul Huda mengancam akan menggugat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini jika tidak segera mencabut Perwali no 33 tahun 2020 ini.

Salam mengatakan, diterapkannya jam malam dalam Perwali tersebut, sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Maka dalam hal ini, Salam menganggap perwali no 33 tahun 2020 adalah kebijakan yang sia-sia. Karena tidak sesuai dengan harapan Presiden Jokowi dan keinginan masyarakat Surabaya.

"Akan menggugat perwali karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diharapkan Presiden Jokowi. Tujuan memberikan jam malam sangat sia-sia karena banyak yang tidak bisa berjual di malam hari," kata Salam.

Selain itu, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tidak harus melarang warga dalam mencari nafkah, dengan menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin, penyebaran virus Corona pasti akan terputus.

"Peraturan walikota no 33 tahun 2020  tentang tatanan normal baru dalam kondisi pandemi Covid menjadi polemik, karena peraturan tersebut memberlakukan jam malam dalam aktivitas masyarakat, bukan menutup usaha-usaha malam yang ada di Surabaya karena berdampak pada stabilitas ekonomi dan masyarakat Surabaya yang mendapatkan penghasilan di malam hari," tambahnya.(T02K)