Ada Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Dana Hibah KONI

Ada Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Dana Hibah KONI Imam Nahrawi/net

ININUSANTARA.COM – JAKARTA, Kasus dana hibah KONI yang menjerat eks Kemenpora, Imam Nahrawi masih bisa memungkingkan menetapkan tersangka baru, bagi pihak yang terlibat di dalamnya.  Plt jubir penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, bilamana KPK menemukan dua alat bukti adanya dugaan keterlibatan pihak lain, maka KPK tidak segan untuk menetapkan pihak yang diduga terlibat menjadi tersangka.

"Bila ditemukan setidaknya dua bukti cukup, dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, tentu KPK akan ambil sikap menetapkan pihak sebagai tersangka," kata Ali saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (30/6/2020).

Karenanya, KPK akan mempelajari putusan lengkap Nahrawi. Berikutnya KPK juga akan mempelajari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi hingga pertimbangan majelis hakim. Selain itu KPK juga menghormati putusan majelis hakim. Dalam hal ini KPK mempersilakan Nahrawai untuk mengajukan upaya hukum lanjutan bilamana yang bersangkutan tidak menerima putusan tersebut.

"Kita harus hormati putusan majelis hakim.” beber Ali

"Jika terdakwa tidak menerima putusan, silahkan lakukan upaya banding," terang Ali.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, telah menjatuhkan vonis terhadap eks Kemenpora Imam Nahrawi, Nahrawi  divonis 7 tahun dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun, dan pidana denda sebesar 400 juta subsidiair 3 bulan kurungan," ujar Hakim Ketua Rosmina saat membacakan amar putusan Imama Nahrawi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Selain pidana badan Nahrawi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp18,154,238,82. Jika denda tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa akan disita, dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika harta benda terdakwa, belum juga cukup untuk membayar uang pengganti. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Nahrawi juga dikenakan hukuman tambahan yakni pencabutan hak politik selama 4 tahun, setelah menjalani masa pidana penjara.

Imam Nahrawi sebelumnya dituntut jaksa KPK dengan hukuman 10 tahun, pidana denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Nahrawi juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 19,1 miliar dalam kurun waktu satu bulan. Jaksa juga menuntut hak politik Imam dicabut, selama lima tahun pasca menjalani pidana pokok.

Jaksa menyebut Nahrawi terbukti telah menerima suap sebesar Rp 11,5 miliarbersama asisten pribadinya Miftahul Ulum.

Suap tersebut ditujukan guna mempercepat proses dana hibah KONI 2018 lalu.

Selain itu, Nahrawi  juga dianggap jaksa terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,64 miliar bersama Ulum dari berbagai sumber.

Dalam hal ini, Ulum ditugaskan sebagai perantara (menjembatani) antara Imam dengan pemberi gratifikasi. (12AM)