Presiden Minta Belanja Bansos Disegerakan

Presiden Minta Belanja Bansos Disegerakan Presiden Jokowi/net

ININUSANTARA – JAKARTA, Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, supaya mendapatkan perhatian dengan segera dikucurkan bantuan sosial  dan insentif. Hal ini penting agar peredaran uang semakin banyak di masyarakat. Selain itu bisa membuat UMKM kembali beroperasi setelah libur selama kurang lebih tiga bulan.

"Belanja bansos disegerakan, ini penting agar perlindungan sosial bisa terpenuhi terutama yang terkena dampak dari covid-19." ungkap Jokowi dalam video conference, Selasa (30/6/2020).

Presiden juga menegaskan, anggaran kesehatan harus segera direalisasikan penuh. Sebab, anggaran ini kaitannya dengan insentif tenaga medis. Seluruh anggaran ini bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyiapkan, akan tetapi pemerintah daerah juga.

Menurut presiden pemerintah daerah perlu mendata jumlah dana yang dibutuhkan, dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bila dibutuhkan APBD Perubahan guna menanggulangi pandemi, presiden menyatakan pemerintah daerah harus bergerak cepat. Dan menekankan belanja di daerah juga perlu segera direalisasikan.

"Baik pemerintah provinsi,kabupaten/kota harus melihat lapangannya. Anggaran ini juga harus disiapkan, jadi berlapis-lapis. Tiga hal ini segera keluarkan, supaya semuanya bisa dipercepat. Kalau memang diperlukan anggaran perubahan, ya segera dikerjakan. Kalau tidak butuh perubahan ya segera belanjakan," ungkap presiden.

Bila nantinya para pembantu presiden dari segi belanja anggaran, realisasinya sangat rendah, baik itu  kementrian atau lembaga. Presiden berjanji, dirinya tak segan-segan menghubungi langsung menteri yang bersangkutan.

Artinya presiden tidak ingin membiarkan uang yang beredar semakin kering atau sedikit, karena itu presiden meminta harus terus melakukan belanja.

"Kalau masih rendah, saya telepon, saya tegur. ke menteri atau kepala lembaganya.” tandas presiden.

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan virus corona. Dana itu digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun.

Kemudian, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun. (12AM)