Insiden Pembakaran Bendera PDIP, Megawati Perintahkan Respon Insiden Lewat Jaur Hukum

Insiden Pembakaran Bendera PDIP, Megawati Perintahkan Respon Insiden Lewat Jaur Hukum

ININUSANTARA.COM - SURABAYA, Insiden pembakaran bendera Partai Demokratsi Indonesia Perjuangan (PDI-P), berbuntut pada pelaporan kepada pihak berwajib. Para kader dan simpatisan PDI-P mendesak polisi agar segera menangkap pelaku pembakaran itu.

Menurut Andri Arianto, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menilai langkah yang diambil PDI-P sudah benar. Ia menganggap pelaporan kasus pembakaran bendera ke penegak hukum menunjukan bahwa partainya taat hukum.

"Bendera partai dibakar, lalu dibalas dengan cara laporan ke ranah hukum atau bukan dengan kekerasan menunjukkan kedewasaan berdemokrasi," ujarnya ketika dihubungi pada, Senin (20/6/2020)

Lanjutnya sikap PDI-P yang taat hukum menjadi sumbangsih berharga dalam proses pendewasaan demokrasi. Apalagi PDI-P tidak membalas sedikitpun insiden tersebut dengan perlakuan serupa.

Selain itu, aksi pembakaran bendera partai politik disebutnya tidak layak dilakukan oleh siapapun dan seharusnya perbedaan pendapat sebagai bagian dari dinamika berbangsa bukan melalui aksi provokatif.

"Kalau provokasi dibalas dengan kekerasan maka bisa gaduh bangsa ini, bahkan terpecah belah. Tapi syukurlah PDIP memilih penyelesaian jalur hukum, bukan malah membalas provokasi," ujarnya.

Sebelumnya insiden pembakaran bendera PDI-P terjadi dalam aksi massa yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6). Sebab kejadian tersebut, DPC PDI-P kota Surabaya melaporkan insiden tersebut melalui Polrestabes Surabayaa pada Jumat 26 Juni 2020 kemarin.

Tidak sampai di situ, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P juga mengularkan perintah harian tertanggal 25 Juni 2020. Isinya untuk merespon insiden tersebut melalui jalur hukum. (T02K/IN01)