Penyebab Yasonna Dikecam Komisi II DPR

Penyebab Yasonna Dikecam Komisi II DPR Yasonna Laoly/net

ININUSANTARA.COM – JAKARTA, Beberapa anggota Komisi II DPR kompak mengecam Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang tidak hadir dalam gelar Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM. Mereka menilai Yasonna tidak menghormati proses penentuan 9 Desember untuk dimulainya Pilkada serentak 2020.

Diantara yang mengecam ketidak hadiran Yasonna antara lain, datang dari Anggota  Fraksi Golkar, Agung Widyantoro dan  Anggota dari PDIP Johan Budi.

Yasonna sendiri telah mengkonfirmmasi dengan berkirim surat, dalam surat nya yang bersangkutan menyatakan ketidakhadirannya dalam rapat tersebut.  

Agung menyatakan, ketidakhadiran Yasonna dikaitkan dengan pernyataan presiden, dimana presiden sempat menegur keras para menterinya. Sementara Johan mengungkapkan bahwa Yasonna telah melecehkan Komisi II. Sebagai perwakilan pemerintah seharusnya dia hadir. Karena yang meminta penundaan 9 Desember pemerintah. Jika yang minta saja tidak punya komitmen sebagian, ini perlu ada sikap kita yang tegas.

"Sudah seharusnya dan selayaknya para menteri ini benar-benar mengikuti petunjuk arahan bapak presiden," kata Agung.

"Ini soalan wibawa Komisi II. Kita ini tidak punya wibawa jika dilecehkan macam ini, tidak ada kejelasan.” tukas Johan.   

Sementara Ahmad Doli Kurnia memuji Tito yang hadir dalam rapat dengan Komisi II, Tito sebelumnya telah meminta izin kepada Presiden Jokowi tak ikut rapat bersama presiden.

Menurut Doli Tito menunjukkan komitmen tinggi bersama-sama untuk bisa mengawal pelaksanaan Pilkada serentak ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Johan kemudian menimpali dengan gurauannnya. Bahwa Komisi II meminta dan mengirim surat kepada Presiden agar Tito tak direshuffle.

"Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui lembaga DPR, saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak direshuffle. Saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan.

Alhasil, Ketua Komisi II memberi teguran keras kepada Yasonna pasca mendapat masukan dari para anggota, Komisi II akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi atas respons keberatan sikap Yasonna.

Sebab, absennya Yasonna dianggap sebagai ketidakseriusan pemerintah mempersiapkan Pilkada.

"Komisi II menyampaikan teguran keras terhadap Menteri Hukum dan HAM yang kita nilai bukan hanya tidak menghargai institusi tapi juga tidak menghargai proses politik maupun hukum yang selama ini kita jalani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Saya kira menunjukkan ketidakseriusan proses-proses yang sangat penting ini. Setuju kita kirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan situasi ini dan sebagai sikap dan teguran keras kita kepada Menteri Hukum dan HAM," ucap Doli.

Kemudian Komisi II DPRI RI memutuskan menunda rapat setelah ada beberapa masukan anggota Komisi II DPR.

"Kita akan lanjutkan rapat saat Menteri Hukum dan HAM bisa hadir bersama Menteri Dalam Negeri," tutup Doli.

Sedianya Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM akan membahas  pendapat akhir mini fraksi terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada. (12AM)