Indonesia Negara Pertama Punya Bagian Pemisah Alur Laut

Indonesia Negara Pertama Punya Bagian Pemisah Alur Laut Budi Karya, Kemenhub/net

ININUSANTARA - BANTEN, kesiapan penetapan Bagan Pemisah Alur Laut atau Traffic Separation Schemes (TSS) di Selat Sunda, saat ini sedang ditinjau oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pada pelaksanaan apel kesiapan dan simulasi patroli penegakan hukum traffic separation scheme ini, tampak hadir Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus H Purnomo, dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memberi sambutan lewat sambungan video.

Ketetapan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020, di mana setiap kapal yang melintasi di perairan tersebut tidak akan dikenai biaya alias gratis. Penetapan itu, diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO) melalui ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.337 perihal Routeing Measures other than Traffic Separation Schemes, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Maka berkaitan dengan itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyusun panduan bagi beberapa kapal yang akan melintas.

Entah itu, kapal hanya lintas transit maupun menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.

Pada kesempatan ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menguraikan bahwasanya, Negara Indonesia pertama di dunia, nantinya akan memiliki Bagian Pemisah Alur Laut atau (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

"Dengan ketetapan tersebut, pelayaran dan lingkungan maritim Selat Sunda dan Selat Lombok bisa terjaga dengan baik. Berikutnya bisa mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim," kata Budi di Dermaga VII Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (27/6/2020).

Sementara, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo memaparkan, dengan perjuangan yang telah ditunjukan di kancah internasional dalam penetapan TSS, dia meyakini pemerintah Indonesia telah siap mengawal pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

"Kita dukung Selat Sunda dan Selat Lombok, bisa dilalui kapal-kapal internasional dengan aman dan nyaman. Kita harus tunjukan kepada dunia, bahwa kita layak bisa melakukan itu," tegas Agus.

Jalur transportasi laut beberapa kapal niaga di wilayah Asia Timur, saat ini selain melalui Selat Malaka juga harus melalui Selat Sunda dan Selat Lombok. Tiga selat ini jalur transportasi sangat vital dan strategis bagi pelayaran internasional. Khususnya bagi negara-negara Asia Timur, China dan Jepang.

Jika terjadi hambatan pelayaran di kawasan Selat Malaka, maka jalur alternatifnya melalui Selat Sunda dan Selat Lombok.

Adapun kegiatan simulasi patroli merupakan akhir dari rangkaian persiapan intensif, yang dilakukan dari 23-27 Juni 2020, dalam rangka persiapan implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan per 1 Juli 2020. (12AM)