Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Korupsi

Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Korupsi  Firli Bahuri/net

ININUSANTARA.COM – JAKARTA, Ketua Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memimpin langsung acara diskusi daring atau virtual via YouTube Chanel, yang diselenggarakan oleh KPK sendiri, dengan Gubernur di seluruh Indonesia. Bertajuk 'Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Dalam pemaparannya, Firli menyoroti beberapa sektor yang rentan sekali terjadinya korupsi di pemerintahan daerah (Pemda). Salah satunya terkait soal pengesahan atau persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga kedepannya, Firli mewanti wanti, agar kasus-kasus korupsi semacam ini tidak ada lagi baik di Pemerintah Provinsi, Kabuoaten dan Kota.

“Jangan ada lagi terkait ketok palu dalam rangka pengesahan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota," ujar Firli, Rabu (24/6/2020).

Firli menceritakan pengalaman pribadinya, ketika masih menjabat sebagai Deputi penindakan KPK, dimana saat itu, Pemda masih tetap saja melakukan korupsi terkait pengesahan APBD, kendati sebelumnya ketua KPK telah memperingatkannya.

Begitu juga Badan eksekutif telah menginngatkannya, bahwa ini tidak boleh (jangan ini nggak boleh kemarin pimpinan KPK datang ke sini). Apa jawabannya? Malah  dibilang itu kan kemarin pak orang KPK sudah pulang.

“Jadi mohon maaf ini tidak boleh terjadi lagi!” seru Firli 

“Waktu menjabat Deputi, Pimpinan KPK datang ke suatu daerah, mengingatkan jangan ada lagi uang ketok palu. Hari itu betul tidak ada, 3 hari kemudian yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif,” ungkap Firli. 

Sektor lain yang sering rawan terjadi di Pemda, mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Firli menyebutkan, ada 21 gubernur dan 121 kabupaten/kota terlibat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang selama ini ditangani KPK. Dalam pengadaan barang jasa tersebut, tidak kurang dari 121 kabupaten/kota dan 21 gubernur terlibat kasus korupsi karena fee pengadaan barang jasa. 

Selain itu, Filri menjelaskan masih banyak lagi sektor-sektor rawan terjadinya korupsi di Pemda. Diantaranya, terkait reformasi birokrasi khususnya di mutasi, rotasi dan rekrutmen pegawai. Kemudian terkait perizinan, izin usaha hingga izin tambang; mark up proyek hingga terkait fee proyek.

Dengan demikian, Filri mengharapkan para gubernur mewaspadai sektor-sektor yang rentan atau berpotensi terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

“Saya ingatkan lagi, tidak ada lagi yang terjebak kasus korupsi karena fee proyek itu,” tutup Firli. (12AM)