Pilkada ditengah Pandemi, KPU Jatim Sosialisasikan SE No 20 Tahun 2020

Pilkada ditengah Pandemi, KPU Jatim Sosialisasikan SE No 20 Tahun 2020 Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro (Kiri) dan Kabag HTH KPU Jatim, Yulyani Dewi (Kanan)/N4W1

ININUSANTARA -SURABAYA, kepada 19 KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serentak dalam kondisi bencana non alam Covid-19

Sosialisasi yang dihadiri Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM dari 19 KPU Kabupaten/Kota tersebut diadakan di ruang Media Center kantor KPU Jatim di jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menerangkan maksud dan tujuan adanya Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dan Kabuopten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan dalam kondisi bencana non alam Covid-19 sebelum diundangkan Peraturan KPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19, terang Gogot (22/6/2020).

Dalam hal ini Gogot menjelaskan bahwa di dalam SE Nomor 20 Tahun 2020 tersebut diantaranya mengatur kegiatan tahapan yang bersifat tatap muka secara langsung antara penyelenggara dengan Pemilih, pendukung Paslon, dan pihak terkait lainnya.

Yang kedua adalah kegiatan dalam tahapan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu. selanjutnya adalah mengatur kegiatan dalam tahapan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik. Kemudian adalah pengaturan kegiatan dalam tahapan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rakor, bimtek, sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya,

Diharapkan, Pasca sosialisasi ini KPU Kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan di internal satkernya agar semua stakeholder mematuhi aturan di semua kegiatan, lalu sosialisasi dengan eksternal, dan sosialisasi di badan adhoc

“ Divisi Sosdiklih dan Parmas harus jadi motor penerapan protokol kesehatan. Pastikan semua tahapan memenuhi protokol kesehatan,” pungkas Gogot. (N4W1)