Reaksi DPD Organisasi Shiddiqiyyah Surabaya

Reaksi DPD Organisasi Shiddiqiyyah Surabaya

Terkait somasi PKC PMII Jatim kepada Polda Jatim

Surabaya, Inc – Beredarnya surat somasi PKC PMII Jawa Timur kepada Polda Jatim mendapat respon serius dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Shiddiqiyyah Surabaya.

Dalam press release yang dikeluarkan DPD Orshid Surabaya tertanggal (27/5/2020). DPD Orshid balik menyomasi PKC PMII Jatim.

Dalam Press Release ini termuat dasar somasi kepada PKC PMII jatim sebagai berikut:

  1. Bahwa surat yang dikirimkan PKC PMII Jatim kepada Polda Jatim tidak didasari fakta dan bukti hukum yang sah.
  2. bahwa sikap dan tindakan PKC PMI Jawa Timur yang tertuang dalam surat somasi tersebut patut diduga keras merupakan provokasi yang bertujuan untuk membentuk kan institusi Polri dengan lembaga pendidikan keagamaan (ic. Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang).
  3. Pernyataan sikap PKC PMII Jawa Timur yang dituangkan dalam somasi tersebut dapat diklasifikasi sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan Polri dan tindakan itu PKC PMII Jawa Timur Dalam hal ini tidak memiliki legal standing dan atau tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan somasi kepada Polda Jawa Timur karena bertin da tidak dalam kapasitas sebagai penasehat hukum pelapor.
  4. Sebagai bagian dari organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia seharusnya PKC PMII Jawa Timur sebelum membuat pernyataan statement dan atau somasi harus mengedepankan etika, pengumpulan bukti dan data serta melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada institusi Polri khususnya Polda Jatim dan konfirmasi kepada Pondok Pesantren shiddiqiyyah Ploso Jombang agar memperoleh data yang valid dan benar dan bukan hanya menyebarkan Somasi yang berisi rumor atau asumsi negatif yang tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain.
  5. Terhadap permintaan PKC PMII Jawa Timur Dalam somasi agar Kapolda Jawa Timur mengusut tuntas dugaan kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka berinisial MSA Sesuai dengan pasal 76D junto pasal 81 undang-undang nomor 2 tahun 2002, adalah merupakan tujuan yang tidak terbukti. Maka menurut hukum tuduhan pengurus PKC PMII Jawa Timur tersebut dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah.
  6. Pemberitaan mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oleh Putra Kyai pondok pesantren shiddiqiyyah Ploso Jombang jelas merupakan tumbuhan bersifat tendensius tidak memiliki dasar hukum dan patut diduga memiliki maksud dan tujuan untuk mencemarkan nama baik yang berakibat dapat menimbulkan kerugian bagi para Kyai dan bagi Pesantren shiddiqiyyah Ploso Jombang, apalagi dalam bukti surat somasi PKC PMII Jawa Timur diberikan penebalan huruf, yang menurut hukum dapat dianggap perbuatan PKC PMII Jawa Timur tersebut semata-mata ditunjukkan kepada Nama Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang.
  7. Oleh karena somasi PKC PMII Jawa Timur yang ditujukan kepada Polda Jatim tersebut berakibat mencemarkan nama baik dan menimbulkan kerugian bagi para Kyai dan bagi Pesantren shiddiqiyyah Ploso Jombang Maka menurut hukum pengurus dewan pimpinan daerah organisasi shiddiqiyyah (DPD Orshid) Surabaya berhak mengajukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.

Dalam hal ini, sekertaris DPD Orshid Surabaya Muchammad Soleh berpendapat, PKC PMII Jatim seharusnya lebih profesional dan menghormati proses hukum yang ada dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Melalui somasi ini kami minta agar PKC PMII Jatim bersikap bijaksana dan menghormati asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses hukum" kata M. Sholeh. (tok)