May Day, KSPI Suarakan Tiga Isu

May Day, KSPI Suarakan Tiga Isu Ilustrasi May Day/net

Jakarta, INc – Tiga isu ketegakerjaan disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), isu tersebut bertepatan dengan May Day. Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan isu yang disuarakan KSPI meliputi; Tolak omnibus law, setop pemutusan hubungan kerja (PHK), dan liburkan buruh dengan upah dan THR 100 persen.

“Dalam hal ini KSPI konsisten menyuarakan penolakan omnibus law cipta kerja.” kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020)

Mengenai sikap pemerintah yang saat ini menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan, Iqbal mengatakan KSPI meminta kepada presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja.

KSPI mendesak pemerintah membuat draf baru klaster ketenagakerjaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan membentuk Tim Perumus draf baru terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah.

"Kami memohon presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja," ujar Iqbal.

Di tengah pandemi Covid -19, KSPI juga menyuarakan agar tidak terjadi (menyetop PHK). Sebab pihkanya mendesak agar pemerintah melakukan langkah serius guna mencegah adanya PHK. Perusahaan terkait harus diaudit, jangan jangan diberlakukannya PHK hanya sekedar alasan pandemi.

"Perusahaan diaudit oleh akuntan publik bila melakukan PHK, biar ketahuan benar-benar rugi atau menjadikan alasan memecat buruh saat pandemi ini," tegas Iqbal.

Kondisi saat ini, banyak pekerja yang diduga terpapar Corona dan meninggal dunia. Lantaran masih tetap bekerja, karenanya KSPI mengimbau agar buruh diliburkan, namun perusahaan masih harus membayar upah dan THR pekerja secara penuh.

Dengan begitu, lanjut Iqbal jangan sampai pembayaran THR itu dibayar secara dicicil, agar daya beli buruh dan masyarakat tetap terjaga.

"Hal ini untuk memastikan saja, agar buruh tidak terpapar Corona," tandas Iqbal. (ram)