ICW: KPK Abai Terkait Aspek Integritas

ICW: KPK Abai Terkait Aspek Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/net

Jakarta, INc - Hasil seleksi empat jabatan struktural di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW), ICW menilai KPK tidak terbuka memberikan infromasi kepada publik mengenai jabatan struktural tersebut, sedangkan terpilihnya keempat orang itu merupakan rangkaian polemik lanjutan sejak KPK dipimpin oleh Firli Bahuri.

Sementara KPK baru KPK baru saja melantik empat pejabat struktural, diantaranya Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol Karyoto; Deputi Informasi dan Data (INDA) KPK, Mochamad Hadiyana; Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin dan Kombes Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Ke empat orang itu, telah melalui tahap seleksi administrasi dan tes potensi serta asesmen, 5 Maret sampai 17 Maret 2020. Kemudian mereka melakukan tes wawancara dan kesehatan sejak 2 April sampai 7 April 2020.

Atas kejadian ini Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020). Menguraikan ada tiga permasalahan terkait seleksi jabatan struktural KPK. Pertama, ICW menilai proses seleksi itu dilakukan secara tertutup oleh KPK. Sebagai institusi yang mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas, KPK terksesan jauh dari semangat tersebut.

“Hal ini terbukti dari jadwal yang telat disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK.” ungkap Wana.

“Padahal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan wewenang KPK dilakukan berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan mengabaikan aspek tersebut, Pimpinan KPK berpotensi melanggar prinsip yang telah dimandatkan dalam UU.” tambah Wana.

Kedua, tidak adanya ruang bagi warga maupun pihak eksternal untuk berpartisipasi memberikan masukkan. Sedangkan proses seleksi jabatan publik baik yang pernah dilakukan KPK maupun institusi lain, kerap kali meminta warga dan pihak eksternal memberikan catatan terhadap setiap calon.

"Informasi nama kandidat tidak diungkapkan ke publik oleh KPK. Seolah olah makin menguatkan ada sesuatu yang ditutupi KPK dalam menujuk beberapa pihak. " tegas Wana.

Ketiga, Pimpinan KPK tidak melihat aspek integritas bagi setiap calon, padahal itu sebagai poin utama. Salah satu nya adalah kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hasil pantauan ICW, tiga dari keempat calon tersebut diantaranya tidak patuh dalam melaporkan LHKPN yakni: Mochamad Hadiyana, Endar Priantoro, dan Karyoto.

Tidak hanya itu, ICW berpandangan tiga jabatan struktural dalam bidang penindakan di KPK telah diisi dari unsur kepolisian, yaitu Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, dan Direktur Penyidikan. Dengan demikian, dikhawatirkan potensi menimbulkan konflik kepentingan ketika terjadi kasus dugaan korupsi yang melibatkan institusi Polri.

ICW juga menyatakan potensi loyalitas ganda sulit untuk dihindarkan oleh mereka. Pasalanya para kandidat yang terpilih diwaktu bersamaan berasal dari Korps Bhayangkara memiliki dua atasan sekaligus, yakni Kapolri dan Komisioner KPK. Maka dalam hal ini, Dewan Pengawas KPK harus segera melakukan evaluasi terhadap proses seleksi jabatan struktural yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

"Publik akan melihat bagaimana KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, publik khawatir akan dominasi institusi penegak hukum (tertentu) di KPK benar-benar terealisasi," tandas Wana. (ram)