Monev Jaksa Jaga Desa di Palengaan

Monev Jaksa Jaga Desa di Palengaan Apresiasi dari Camat Palengaan kepada Kejari Pamekasan (yanto)

Agar dana desa tidak disalahgunakan

Pamekasan, INc - Program Jaksa Jaga Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa serta PDDT, dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu program prioritas pemerintah, guna menghindari terjadinya penyalagunaan dana desa.

Dalam menindaklanjuti program Jaga Desa ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan melakukan monitoring dan evaluasi (monev)  penggunaan dana desa di 12 Desa di Kecamatan Palengaan,  Pamekasan, Madura. 

Hal tersebut diungkapkan Kasi Intel Kejari Pamekasan, Sutriono,  ketika dikonfirmasi jurnalis,  Rabu (8/04/2020) siang.

Dia menjelaskan, melalui program Jaksa Jaga Desa itu, pihaknya sudah melakukan monev terkait penggunan dana desa, dari 12 Desa se Kecamatan Palengaan yang telah dilakukan monev, tinggal beberapa desa di 13 Kecamatan.  Pihaknya ke depan akan terus melakukan monev hingga ke semua desa yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Sutriono juga menjelaskan, Program Jaga Desa kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kementerian PDTT di Bidang Pengawalan dan Pendistribusian dan Pemanfaatan dana desa,  serta pemberdayaan masyarakat merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Desa dan PDTT dengan Jaksa Agung RI pada tanggal 15 Maret 2018 silam. 

Tujuan utama program tersebut, jelas Sutriono, untuk menjadikan Kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat Desa, khususnya dalam berkonsultasi dan menyampaikan semua permasalahan terkait pengelolaan dana desa.

Dengan demikian diharapkan dapat dihindari kesan ketakutan bagi Kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut. Sangat diperlukan pemahaman bersama bahwa penegakan hukum bukanlah Industri yang keberhasilanya semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani.

"Tujuan penegakan hukum adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," kata Tri, sapaan akrabnya. 

Tri mengatakan, melalui program ini Kejaksaan akan membantu mendampingi kepala desa mulai dari awal hingga akhir dalam pengelolaan dana desa. Ini merupakan terobosan bagaimana Kejaksaan benar-benar menjadi mitra desa dalam program dana desa.

Kata dia, Kejaksa Agung, telah Memetakan titik-titik lemah terkait perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana desa. Pemetaan ini menjadi acuan bagi Kejaksaan dalam melakukan pengawalan dana desa. Pengawalan yang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan.

"Asumsi Jaksa, dengan naluri penyidikanya, kalau ada terindikasi akan adanya penyelewengan, itu cepat sekali terdeteksi. Kita akan ingatkan sejak dini agar tidak terjadi penyelewengan," beber Tri. 

Pada bagian lain, Camat Palengaa, Achmad Sukrisno,  sangat mengapresiasi dengan adanya Program Jaksa Jaga Desa, sehingga bisa memaksimalkan fungsi kontrol pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sekaligus pemerintah desa lebih memahami cara penggunaannya,

Karena itu,  Camat Palengaan memberikan piagam penghargaan kepada Kejari Pamekasan sebagai bentuk apresiasinya.

"Kami sangat apresiasi sekali dengan adanya program jaksa jaga desa, sehingga Kepala Desa bisa memahami dan mengerti bagaimana mengelola anggaran DD dan ADD secara maksimal, dengan kontrol dari kejaksaan negeri Pamekasan tentunya Program tersebut tepat sasaran serta manfaatnya langsung di r asakan oleh masyarakat," beber Achmad Sukrisno.  (yanto)