ICW Minta KPK Transparan Terkait Seleksi

ICW Minta KPK Transparan Terkait Seleksi ICW/net

Jakarta, INc -  Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai adanya proses seleksi enam jabatan struktural di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal Maret 2020 terkesan diam-diam, nyaris tidak ada informasi cukup detail dan transparan disampaikan ke public.

Salah satu yang menjadi sorotan ICW pada strukur Deputi Penindakan, Peneliti ICW Wana Alamsyah menyatakan baik dari tahapan seleksi sampai nama calon pejabat struktrual KPK informasi nya harus terbuka ke publik. Sebagai lembaga yang menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi, tata kelola badan publik yang akuntabel, seyogiainya KPK menjelaskan secara gamblang proses seleksi pejabat publik di KPK.

“Publik hanya dapat infromasi seputar peserta yang mendaftar sebagai calon Deputi Penindakan KPK, terdapat dari unsur kepolsisian sebanyak tujuh orang, dan empat berasal dari kejaksaan," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

Dengan begitu, ICW menilai pimpinan KPK periode ini gagal memberikan contoh dalam upaya memberikan akses informasi publik. Padahal KPK berasaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas, itu terdapat pada (Pasal 5 UU KPK). Pada UU lain, yakni UU 14/2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, tidak ada alasan pengecualian pada pasal 17 yang mendasari bahwa, proses seleksi Deputi Penindakan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Metode terutup semacam ini, lanjut ICW akan semakin menambah kecurigaan adanya agenda terselubung menempatkan pejabat tertentu di KPK, sesuai keinginan pihak tertentu, entah karena faktor jejaring individu, kelompok politik maupun arahan dari pihak tertentu yang tengah berkuasa. 

“Proses nya tidak saja menyalahi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam UU KPK, akan tetapi juga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam UU KIP.” tambah Alamsyah.

ICW menganalogikna seleksi tahun 2018, saa itu Firli Bahuri terpilih menjadi Deputi Penindakan, dan KPK menyampaikan informasi kepada publik mulai dari tahapan dan calon, tidak hany itu KPK juga meminta bantuan lembaga lain, salah satunya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam konteks menggali rekam jejak setiap calon. 

"Tapi proses kali PPATK tidak dilibatkan," tukas Alamsyah.

ICW juga meminta KPK harus melibatkan lembaga lain yang kompeten terutama PPATK. Karena posisi Deputi Penindakan perannya begitu sentral dalam proses penanganan perkara korupsi. Hal ini menyangkuat penting nya masa depan independensi kelembagaan KPK.

Mengingat calon Deputi Penindakan KPK, mayoritas dari institusi penegak hukum. Bila hal ini, potensi konflik kepentingan akan terjadi, apalagi sat KPK mengusut perkara korupsi di institusi penegak hukum tersebut.

"Apabila posisi itu diisi orang yang tidak punya integritas dan kapasitas, maka kepercayaan publik terhadap KPK akan semakin tergerus, dalam hal ini proses seleksi Deputi Penindakan KPK agar KPK tidak kehilangan kepercayaan publik," tandas Alamsyah. (ram)