Pilwali Surabaya 2020. Tidak Berdampak Pandemi Covid-19

Pilwali Surabaya 2020. Tidak Berdampak Pandemi Covid-19

Tahapan Pilwali Surabaya tetap berjalan sesuai jadwal

Surabaya, INc – Meski pandemi virus Corona atau Covid-19 menyerang Kota Surabaya, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyatakan tahapan Pilkada Surabaya 2020 masih tetap berjalan sesuai dengan jadwal.

"Tidak terdampak Corona, hingga kini masih berjalan sesuai dengan tahapan," ujar Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya, Muhammad Khalid, di Surabaya, Jumat (20/3/2020).

Pernyataan itu juga ditegaskan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya, Soeprayitno, yang menyebut bahwa tahapan pemilihan untuk Pilkada Surabaya 2020 sudah diatur dalam PKPU 2/2020 sebagai perubahan PKPU 15/2019 dan PKPU 16/2019.

"PKPU dibuat melalui dengar pendapat bersama DPR RI dan stakeholder terkait," kata Soeprayitno.

Menurut dia, KPU Surabaya sebagai impelementator atas regulasi itu. Terlebih sifat kelembagaan KPU adalah hirarki.

"Sepanjang belum ada regulasi lanjutan dari KPU RI yang diteruskan ke kabupaten/kota melalui KPU provinsi, maka kita tetap berpegang dan mengikuti regulasi tahapan yang telah ada dan sudah maupun sedang dan akan dijalankan," papar dia.

Saat ini, satu di antara tahapan yang tengah dilakukan KPU Surabaya adalah persiapan pemuktahiran data pemilih. Namun karena masih dalam tahap persiapan, proses pemuktahiran data pemilih memang belum dilakukan.

Kini, imbuh Soeprayitno, KPU Surabaya masih menunggu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Setelah DP4 turun, KPU baru akan melakukan proses pemuktahiran data dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dijadwalkan dilaksanakan pada 18 April sampai 17 Mei mendatang.

Disebutkan, agenda KPU Surabaya lainnya adalah pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan dilaksanakan besok, Sabtu (21/3/2020).

"Kita masih mempertimbangkan surat KPU RI. Dalam surat penegasan tersebut ada opsi-opsi terkait agenda tahapan pemilihan yang melibatkan orang banyak.  Siang ini nanti  kita rapatkan kembali," tutup dia.

 

DPRD Surabaya: Penundaan tahapan belum mendesak

Sebelumnya, kalangan DPRD Surabaya menyikapi wacana penundaan tahapan Pilkada Surabaya 2020 yang disuarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur (Jatim) akibat dari penyebaran virus corona atau covid-19.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Tony menilai jika wacana penundaaan tahapan itu belum mendesak.

"Saya pikir belum mendesak. Langkah kita pertama kan menangani penyebaran wabah virus ini dengan seksama, kemudian kalau ini berhasil maka tidak perlu kegiatan-kegiatan (tahapan pilkada) yang sudah terjadwal sistematik, itu lalu ditangguhkan," kata Thony di Surabaya, belum lama ini.

Legislator Partai Gerindra ini menganggap bahwa penundaan terlihat tidak memiliki dasar yang kuat, lantaran dinilai terlalu dini dan dinilai meragukan kerja pemerintah dalam mengantisipasi Covid-19.

"Kalau belum apa-apa sudah minta ditangguhkan itu terlalu dini. Kita lihat dulu upaya antisipasi pandemi bisa diatasi, maka kegiatan pilkada bisa dijalankan seperti biasa," cetus Tony.

Justru Tony menyarankan daripada melakukan penundaan tahapan pilkada yang malah dapat menimbulkan kepanikan, lebih baik semua pihak terlibat dalam penanggulangan Corona.

"Daripada masyarakat dihadapkan pada persoalan itu lebih baik semua pihak berpikir proses berkembangnya virus harus bisa ditanggulangi," tukas Tony.

Wacana tersebut berkembang, setelah Ketua KIPP Jatim, Novli Bernadi Thyssen mengimbau KPU selaku penyelenggara pemilu di Jatim untuk melakukan penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Memerintahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilihan di seluruh daerah pemilihan," ujar Novli, waktu itu.

Menurut Novli, langkah ini diambil KIPP untuk mengurangi penyebaran virus corona agar tidak menyebar secara sporadis di daerah yang akan melakukan Pilkada serentak 2020. (totok/cb)