Ray: SKB 11 Menteri Tidak Perlu

Ray:  SKB 11 Menteri Tidak Perlu Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, (foto:ram)

Jakarta, INc - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menegaskan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) tidak terlalu mendesak, pasalnya sudah ada larangan dalam Undang-undang terkait ujaran kebencian kepada bangsa dan negara.

"Menurut saya tidak begitu perlu sih,” beber Ray dalam sebuah diskusi di Sirih Merah, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Ray berpendapat bahwa masalah tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU, kita tidak diperbolehkan melakukan ujaran kebencian kepada siapapun apalagi kepada bangsa dan negara. Begitu pula dengan penyebaran hoaks dan mendukung gerakan yang tidak sesuai Undang-Undang dan Pancasila.

“Ujaran kebencian, penyebaran hoax dan mendukung gerakan tidak sesuai dengan UU dan tidak boleh,” lanjut Ray.

Dengan diterbitkannya SKB 11 Menteri dalam pengamatan Ray akan menimbulkan tumpang tindih dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang ASN. Sebab penialain terhadap ASN itu ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi ASN yang melanggar.

Kemudian Ray mencotohkan bila ada ASN tidak melakukan pelayanan dengan baik semestinya dilaporkan saja ke KASN, dan hal itu merupakan tindak pidana bukan pula terkait ujian kebencian dan tidak netral.  

Begitu pula terkait ujian kebencian dan tidak netral, KASN seharusnya yang bisa menangani laporan adanya kode etik yang dilakukan ASN tersebut.

“Terkait ujaran kebencian dan semacamnya itu adukan pula ke KASN," urai Ray.

Ray menggambarkan model ASN saat ini mempunyai perbedaan yang jauh bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Maka bila terdapat ASN kedapatan melanggar UU, Pancasila, UUD 1945 dilaporkan ke polisi tidak perlu menerbitkan SKB 11 Menteri

"Untuk apa keluarkan SKB Kalau melanggar etik bawa ke KASN.” tutup Ray. (ram)