Juanda, Ingatkan MPR Untuk Libatkan Rakyat

Juanda, Ingatkan MPR Untuk Libatkan Rakyat  Pakar Hukum Tata Negara, Juanda, (foto:net)

Jakarta, INc -  Pakar Hukum Tata Negara, Juanda meminta supaya MPR melakukan referendum atau meminta pendapat rakyat terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tujuanya agar MPR tak mengambil keputusan serampangan apalagi mencatut nama rakyat.

"Perlu direferendumkan untuk rakyat biar jelas rakyat setuju perubahan, misal mau A, B, C" kata Juanda di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Junda menilia bahwa referendum itu lebih bagus bila dibanding ujug-ujug, apalagi MPR kantanya diam-diam telah menanyakan kepada rakyat. Namun kita perlu bertanya rakyta yang mana yang telah ditanyakan itu.

“Rakyat yang mana?" beber Juanda yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN ini

Lantas Juanda menganalogikan dengan pengesahan revisi UU KPK yang dilakukan DPR waktu lalu. Dimana keputsuan yang dilakukan DPR dalam pengesahan RUU KPK tersebut diambil sendiri tanpa melibatkan rakyat.

Juanda tidak menginginkan cara yang dilakukan oleh DPR itu juga dilakukan MPR ketika akan mengambil atau melakukan keputusan sendiri dalam mengamandemen UUD 1945. Waktu itu DPR telah mengklaim sudah bertanya kebeberapa pihak seperti akamdemisi, elemen masyarakat tapi kenyataannya kami tidak pernah tahu.

"DPR mengklaim sudah tanya keakademisi, elemen rakyat, tapi kan kita tidak tahu," tegas Juanda.

Juanda menambahkan rakyat memang tidak mempunyai kuasa untuk mengubah UUD 1945. Namun perlu diketahui di negara demokrasi kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sehingga perlu adanya referendum agar MPR dalam mengambil keputusan benar-benar mengatasnamakan rakyat dan mengakomodir kepentingan rakyat.

"Maka referendum ini saya tawarkan sebagai pengingat bagi MPR," tutup Juanda. (ram)